Focus of Studies

News



Kerjasama LAPAN – Universitas Padjadjaran : Penguatan Atmosfer Riset Penerbangan dan Antariksa
News Writter : Roel • Photographers : Humas/And • 06 Nov 2017
Senin (06/11), LAPAN dan Universitas Padjadjaran (Unpad) melakukan penandatanganan PKS di Bale Rumawat, Fakultas Hukum, Unpad, Jl. Dipati Ukur Nomor 35 Bandung, Jawa Barat. naskah kerjasama ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Unpad, Prof. Dr. An An Chandrawulan, SH, LLM dan Kepala Pusat Kajian dan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, Ir. Agus Hidayat, M.Sc dan disaksikan oleh Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaludin dan perwakilan dosen fakultas hukum – Unpad. Pada sesi pembukaan, Dekan Fakultas Hukum menegaskan bahwa kerjasama kedua institusi ini menjadi upaya konkrit membangun komitmen untuk bersama-sama berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa khususnya di bidang penerbangan dan antariksa. Lebih lanjut juga diharapkan dapat menjadi inspirasi dan dorongan peningkatan aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara meluas.

Selanjutnya, mengiringi kegiatan seremonial tersebut juga disampaikan kuliah umum oleh Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin bertajuk “Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa”. Civitas akademika fakultas hukum yang hadir (dosen dan mahasiswa) cukup antusias mencermati pemaparan tentang dinamika kegiatan penelitian penerbangan dan antariksa di Indonesia termasuk berbagai tantangan yang sedang dihadapi saat ini. Secara detil Kepala LAPAN memaparkan berbagai hasil capaian LAPAN untuk memberi layanan informasi publik secara optimal dengan menggerakkan keunggulan LAPAN melalui keempat kompetensi yang dimiliki : sains antariksa dan atmosfer, pengembangan teknologi (penerbangan, satelit dan roket), pemanfaatan penginderaan jauh dan kebijakan penerbangan dan antariksa. Saat ini berbagai pihak menyadari bahwa keantariksaan telah menjadi bagian inherent dalam kehidupan umat manusia sehari-hari. Oleh karena itu berbagai upaya perlu ditempuh untuk mencapai kemandirian penguasaan teknologi penerbangan dan antariksa pada berbagai aspek baik teknis maupun non teknis (hukum dan kebijakan). Isu-isu terkait keantariksaan berkembang makin dinamis sementara pengaturannya terkesan cukup tertinggal. Pasca penetapan UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan dan termasuk aturan implementasinya maka Indonesia dalam hal ini LAPAN perlu meningkatkan upaya memperjuangkan berbagai kepentingan nasional terkait kegiatan penerbangan dan antariksa, khususnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan strategis, seperti : perlindungan kedaulatan nasional atas dampak kegiatan keantariksaan (balon google, definisi/delimitasi, dll), perlindungan kepentingan Indonesia atas penggunaan slot orbit dan spektrum frekuensi, penanganan atas risiko bencana antariksa (benda jatuh, sampah antariksa, dll).

Pada sesi diskusi secara antusias beberapa mahasiswa dan dosen menanyakan tentang berbagai kebijakan dalam praktek penyelenggaraan keantariksaan nasional saat ini dan prospek pengembangannya kedepan, seperti : mekanisme penanganan bencana melalui pemanfaatan satelit penginderaan jauh, sejauhmana kemampuan nasional (dhi LAPAN) dalam menguasai teknologi satelit untuk mendukung pembangunan nasional, serta dampak penggunaan teknologi keantariksaan terhadap perlindungan privacy seseorang. Pada prinsipnya Kepala LAPAN menegaskan bahwa teknologi keantariksaan merupakan teknologi guna ganda yang memiliki sisi positif dan negatif. Teknologi ini juga telah terbukti berkontribusi dalam penanganan bencana, memudahkan akses telekomunikasi, pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk spin in maupun spin off teknologi keantariksaan, dsb. Namun perlu dicatat bahwa Indonesia masih dalam taraf penguasaan teknologi ini secara bertahap menuju kemandirian, oleh karena itu terhadap kebutuhan teknologi antariksa yang sifatnya operasinal sampai dengan saat ini masih sangat bergantung pada pihak asing. Kedepan, upaya kemandirian penguasaan teknologi tersebut perlu menjadi target secara bertahap. Hal ini terutama untuk meminimalisir dampak negatif ketergantungan penggunaan produk teknologi antariksa maupun pemanfaatan teknologi tersebut yang berasal dari asing terhadap kepentingan Indonesia. Rangkaian kegiatan berakhir menjelang petang dan ditutup dengan foto session bersama antara pihak perwakilan mahasiswa dan dosen fakultas hokum Unpad serta LAPAN.



Others
PEMBAHASAN 2ND SET DRAFT GUIDELINES ON LONG-TERM SUSTAINABILITY OF OUTER SPACE ACTIVITIES (LTS)
07 Sep 2016
Pada tanggal 5 dan 6 September 2016 Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA) telah menyelenggarakan pertemuan dengan Direktorat OINB dan Direktorat Polkamwil, Kementrian Luar Negeri untuk membahas…
PUSAT KKPA MELAKUKAN KUNJUNGAN KE UNDIP
02 Sep 2016
(Semarang, 25 Agustus 2016)Dalam rangka memperkenalkan LAPAN dan Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA), memperoleh masukan dan menjajaki kerjasama terkait kebijakan penerbangan dan antariksa, Pusat KKPA melakukan sisialisasi,…
PUSAT KKPA BERKUNJUNG KE UNNES
02 Sep 2016
(Semarang, 26 Agustus 2016)Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (PusKKPA) melakukan sosialisasi dan FGD di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan Fakutas Teknik (FT) Universitas Negeri Semarang (UNNES). Sosialisasi dilakukan…
Pusat KKPA Menyelenggarakan Pembekalan Metodologi Penelitian Kebijakan
22 Aug 2016
Kamis (10/8), untuk ke-empat kalinya para peneliti Pusat Kajian Kebijkan Penerbangan dan Antariksa (KKPA) memperoleh pembekalan tentang Metodologi Penelitian Kebijakan. Berbeda dengan para pemateri sebelumnya, pada pertemuan ilmiah metodologi…
LAPAN Berpartisipasi dalam Padjadjaran Model United Nations 2016
30 May 2016
(Bandung, 26 Mei 2016). LAPAN turut menyemarakkan kegiatan Padjadjaran Model United Nations (MUN) di Ibis Style Hotel, Bandung, Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran…
Evaluasi Dan Persiapan Pedoman Delri Ke Sidang UNCOPUOS 2016
18 May 2016
Pusat KKPA pada tanggal 16 dan 17 Mei 2016 telah menyelenggarakan pertemuan antar kementerian yang ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan pedoman Delegasi RI ke sidang STSC…


Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2017 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL