Fokus Kajian

Berita



Kebijakan Indonesia Tentang Mitigasi Sampah Antariksa
03 May 2016
UNCOPUOS dan IADC telah membuat kebijakan tentang mitigasi sampah antariksa, dan diharapkan agar negara-negara anggotanya menerapkan kebijakan ini. Indonesia merupakan salah satu negara anggota UNCOPUOS yang telah membuat kebijakan tentang kegiatan keantariksaan. Namun kebijakan ini masih belum cukup untuk mencegah bertambahnya populasi sampah di orbital. Dengan melakukan patok duga pada kebijakan UNCOPUOS dan IADC sebagai bahan pembelajaran, maka kebijakan yang perlu dibuat Indonesia antara lain, ialah: tidak merilis dan/atau penghancuran benda antariksa di orbit LEO atau GEO selama operasi normal, semua komponen sistem antariksa yang berpotensi pecah/meledak harus dirancang secara akurat dan sesuai dengan standar mutu, satelit atau wahana peluncur yang sudah tidak aktif atau diberhentikan pengoperasiannya harus direncanakan untuk dibuang dari orbit bumi, setiap rancang bangun wahana antariksa harus diestimasi dan diminimalkan kemungkinan tabrakan dengan benda-benda di orbit. Di samping itu, agar wahana antariksa dirancang dapat melakukan manuver untuk menghindari tabrakan dengan puing-puing kecil yang dapat menyebabkan wahana antariksa hilang kendali.




Others
Kebijakan Indonesia Tentang Mitigasi Sampah Antariksa
03 May 2016
UNCOPUOS dan IADC telah membuat kebijakan tentang mitigasi sampah antariksa, dan diharapkan agar negara-negara anggotanya menerapkan kebijakan ini. Indonesia merupakan salah satu negara anggota UNCOPUOS yang telah membuat kebijakan…
Komparasi Kelembagaan GNSS di Indonesia dan Australia
03 May 2016
Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS) berfungsi untuk menentukan informasi mengenai posisi, navigasi dan waktu, dan telah banyak digunakan di beberapa negara. Salah satu negara yang telah meningkatkan keuntungan di…
Aneksasi Crimea Di Tengah-Tengah Kerja Sama Amerika Serikat Dan Rusia Dalam Stasiun Antariksa Internasional
03 May 2016
Aneksasi Semenanjung Krimea oleh Rusia pada awal tahun 2014 telah menimbulkan konflik politik internasional dan menjalar kepada ranah kerja sama ISS, setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan berbagai sanksi kepada…
Pengelompokan Implementasi E-Government Pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Dengan Metode K-Means Cluster Analysis
03 May 2016
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelompokan/pengklasteran implementasi e-Government pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan kesamaan karateristik yang dimiliki dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Analisis data dilakukan…
Analisis Risiko Lokasi Alternatif Bandar Antariksa Nasional (Studi Kasus: Pulau Biak Dan Morotai)
03 May 2016
Pulau Biak dan pulau Morotai merupakan dua alternatif lokasi yang dipilih untuk lokasi bandar antariksa, karena letaknya dekat ekuator dan roket dapat diluncurkan ke arah Timur. Bandar antariksa dibangun…
Kebijakan Global Navigation Satellite System (GNSS) Negara Pengguna (Studi Kasus: Australia, Korea dan Indonesia)
03 May 2016
Teknologi GNSS semakin banyak digunakan untuk berbagai aplikasi seperti transportasi, pertambangan dan mitigasi bencana. GNSS saat ini telah banyak digunakan di berbagai negara seperti Amerika, Eropa dan Asia Pasifik.…


Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2017 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL