Fokus Kajian

Berita



Kebijakan Indonesia Tentang Mitigasi Sampah Antariksa
03 May 2016
UNCOPUOS dan IADC telah membuat kebijakan tentang mitigasi sampah antariksa, dan diharapkan agar negara-negara anggotanya menerapkan kebijakan ini. Indonesia merupakan salah satu negara anggota UNCOPUOS yang telah membuat kebijakan tentang kegiatan keantariksaan. Namun kebijakan ini masih belum cukup untuk mencegah bertambahnya populasi sampah di orbital. Dengan melakukan patok duga pada kebijakan UNCOPUOS dan IADC sebagai bahan pembelajaran, maka kebijakan yang perlu dibuat Indonesia antara lain, ialah: tidak merilis dan/atau penghancuran benda antariksa di orbit LEO atau GEO selama operasi normal, semua komponen sistem antariksa yang berpotensi pecah/meledak harus dirancang secara akurat dan sesuai dengan standar mutu, satelit atau wahana peluncur yang sudah tidak aktif atau diberhentikan pengoperasiannya harus direncanakan untuk dibuang dari orbit bumi, setiap rancang bangun wahana antariksa harus diestimasi dan diminimalkan kemungkinan tabrakan dengan benda-benda di orbit. Di samping itu, agar wahana antariksa dirancang dapat melakukan manuver untuk menghindari tabrakan dengan puing-puing kecil yang dapat menyebabkan wahana antariksa hilang kendali.




Others
Elemen Kunci Pengaturan Kegiatan Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi
03 May 2016
Teknologi penginderaan jauh bernilai strategis karena karakteristik yang dimilikinya, seperti keakuratan data yang objektif dan terukur, jangkauan pengamatan yang luas, serta pengulangan pengamatan yang periodik dan berkelanjutan. Teknologi ini…
Upaya India Menjadi Anggota Missile Technology Control Regime (MTCR)
03 May 2016
MTCR adalah sebuah asosiasi non-traktat informal yang ditetapkan negara G-7 tahun 1987. MTCR bertujuan membatasi dan mengawasi alih teknologi yang dapat berperan dalam teknologi misil, WMD, dan teknologi guna…
Penyebab Terjadinya Kerugian Dan Tuntutan Tanggung Jawab Dalam Penyelenggaraan Keantariksaan
03 May 2016
Pengaturan tentang tanggung jawab dan ganti rugi, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan diatur dalam Pasal 76-83. Dari Pasal 76-83 dan rumusan Pasal-pasal lain, tidak ditemukan rumusan…
Evolusi Pengaturan Internasional Tentang “Open Skies” Dan Implementasinya Di Indonesia
03 May 2016
Pengaturan internasional “ruang udara terbuka” atau lebih dikenal dengan open skies adalah perjanjian internasional yang ditetapkan oleh negara-negara yang meredusi hakhak kedaulatan negara yang penuh dan lengkap di ruang…
Kebijakan Penggunaan Dan Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak
03 May 2016
Sistem pesawat udara tanpa awak dapat digunakan untuk keperluan militer dan sipil, seperti untuk transportasi, intelijen, pengawasan, dan pengintaian, menyerang musuh, penelitian, tujuan komersial, hobi atau rekreasi, dan lain-lain.…
Penerapan ASEAN Open Sky Dan Kaitannya Dengan Kedaulatan Udara Indonesia
03 May 2016
Ruang udara terbuka ASEAN merupakan bentuk kebijakan untuk membuka wilayah udara antara sesama anggota negara ASEAN. Kebijakan ruang udara terbuka ASEAN adalah bagian dari tujuan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN…


Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2018 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL