Fokus Kajian

Berita



Kebijakan Indonesia Tentang Mitigasi Sampah Antariksa
03 May 2016
UNCOPUOS dan IADC telah membuat kebijakan tentang mitigasi sampah antariksa, dan diharapkan agar negara-negara anggotanya menerapkan kebijakan ini. Indonesia merupakan salah satu negara anggota UNCOPUOS yang telah membuat kebijakan tentang kegiatan keantariksaan. Namun kebijakan ini masih belum cukup untuk mencegah bertambahnya populasi sampah di orbital. Dengan melakukan patok duga pada kebijakan UNCOPUOS dan IADC sebagai bahan pembelajaran, maka kebijakan yang perlu dibuat Indonesia antara lain, ialah: tidak merilis dan/atau penghancuran benda antariksa di orbit LEO atau GEO selama operasi normal, semua komponen sistem antariksa yang berpotensi pecah/meledak harus dirancang secara akurat dan sesuai dengan standar mutu, satelit atau wahana peluncur yang sudah tidak aktif atau diberhentikan pengoperasiannya harus direncanakan untuk dibuang dari orbit bumi, setiap rancang bangun wahana antariksa harus diestimasi dan diminimalkan kemungkinan tabrakan dengan benda-benda di orbit. Di samping itu, agar wahana antariksa dirancang dapat melakukan manuver untuk menghindari tabrakan dengan puing-puing kecil yang dapat menyebabkan wahana antariksa hilang kendali.




Others
Pentingnya APSCO Bagi Pembangunan Keantariksaan Indonesia: Perspektif Politik
03 May 2016
APSCO merupakan organisasi kerja sama multilateral keantariksaan yang dibentuk oleh delapan negara di Asia Pasifik pada tahun 2005 di Beijing, Tiongkok. Indonesia merupakan salah satu negara penandatangan Konvensi APSCO,…
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Pembangunan Satelit Operasional Nasional
03 May 2016
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui gambaran kondisi dan strategi pengembangan satelit operasional di negara ASEAN, (2) mengetahui faktor lingkungan strategis yang berpengaruh pada litbang satelit di Indonesia, dan…
Studi Komparasi Antara Tingkat Capaian Implementasi E-Government LAPAN Dengan LPNK Lainnya
03 May 2016
Studi ini bertujuan untuk (i) mengetahui perbedaan tingkat capaian implementasi e-Government pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan; dan (ii) mengetahui komparasi tingkat…
Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
03 May 2016
Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada…
Pengembangan Hukum Keantariksaan Sebagai Suatu Sub Sistem Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional
03 May 2016
Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung yang bersumber pada pembukaan…
Kebijakan Pengembangan Tele-Medisin Di Indonesia
03 May 2016
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Namun kondisi pelayanan…


Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2018 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL