Fokus Kajian

Berita



Evaluasi Kegiatan Akhir Tahun Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa
Penulis Berita : Roel • Fotografer : Wendy • 22 Dec 2017 • Dibaca : 318 x ,

Evaluasi kegiatan akhir tahun pada Jum’at, 22 Desember 2017 menjadi momen kebersamaan bagi karyawan/karyawati pusat KKPA. Meskipun aktivitas ini hanya dilakukan di kantor pusat KKPA, Jl. Cisadane No. 25 Jakarta Pusat, tetapi para peserta tetap bersemangat menuntaskan acara sampai petang. Diawali sambutan Kapus KKPA, Ir. Agus Hidayat, M.Sc yang berharap agar melalui pertemuan tersebut dapat diperoleh gambaran aktivitas kajian yang dilakukan para peneliti selama setahun. Baik terkait perolehan data maupun proses analisis kajian tersebut. Pada hal – hal yang belum dapat dicapai dapat menjadi target kegiatan di tahun 2018 secara lebih spesifik.

Presentasi perdana dilakukan oleh kelompok kajian aspek hukum, sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan di bidang penerbangan dan antariksa. Terdapat tiga kajian besar yang dilakukan yakni : kajian tentang pemilihan lokasi Bandar antariksa, kajian tentang posisi Indonesia menjadi anggota MTCR (missile technology control regime), dan kajian nilai ekonomi data dan informasi penginderaan jauh di Indonesia. Sebagai contoh, pada kajian nilai ekonomi maka hasil kajian mengungkapkan bahwa secara umum biaya perolehan data yang didapatkan melalui pembayaran annual fee maupun procurement data resolusi tinggi, lebih rendah apabila dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh oleh pengguna (user).

Presentasi kelompok penelitian 2 (poklit 2) tentang kegiatan penyusunan ketiga naskah urgensi yang menjadi amanat undang-undang no 21/2017 tentang kenatarksaan, meliputi : Draft RPP perlindungan teknologi, naskah akademik RPP tata cara pembangunan dan pengoperasian Bandar antariksa, naskah urgensi tentang tata cara kegiatan komersialisasi keantariksaan, dan satu naskah tentang dokumen kebijakan keantariksaan nasional (national space policy). Selanjutnya, terkait diseminasi kajian pada jurnal nasional terakreditasi, maka terdapat beberapa naskah kajian yang sedang dalam proses penyusunan menuju finalisasi. Bahkan, ada satu naskah yang dipastikan akan diterima pada salah satu jurnal nasional terakreditasi. Selanjutnya ditambahkan olehnya bahwa secara umum kualitas output standar untuk capaian poklit 2 berupa naskah urgensi/naskah akademik itu tentunya tidak mudah. “ Penyusunan dokumen dimaksud tidak hanya dilakukan dengan pola persandingan dokumen”, urainya. Ditinjau dari komposisi SDM dinilainya ternyaka kurang dapat optimal untuk mencapai output dimaksud, sehingga disarankan perlu sinergi yang makin intens dengan kelompok perguruan tinggi yang kompeten.

Masukan umum oleh Kepala Pusat KKPA, Ir. Agus Hidayat, M.Sc yakni bahwa kegiatan yang dilakukan oleh poklit 2 untuk penyusunan naskah urgensi dan RPP sebagai kristalisasi amanat PP dalam UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan diatas memang bukan hal yang mudah. Oleh karena itu selaras dengan yang disampaikan oleh Kapoklit 2 maka upaya pemanfaatan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi mitra untuk ikut serta mendukung dalam penyusunan naskah urgensi maupun draft RPP perlu ditingkatkan. Disisi lain perlu juga menjajagi kolaborasi dan penguatan kajian sejenis dengan kelompok penelitian yang sedang melakukan ruang lingkup kajian yang sama, sebagai contoh untuk penyiapan naskah urgensi tentang komersial keantariksaan dapat dikolaborasikan dengan kajian space ekonomi dari kelompok penelitian 1. Benchmark dengan dokumen kajian sejenis yang dilakukan negara lain sangat dianjurkan untuk digali lebih dalam.

Selanjutnya presentasi dari kelompok penelitian 3 yakni terkait kajian kebijakan penerbangan dan antariksa pada fora internasional. Disampaikan pula bahwa selama ini telah dilakukan berbagai kajian, seperti : penyusunan pedoman delegasi pada forum UNCOPUOS, non UNCOPUOS, maupun terkait isu – isu strategis (GSO, Definisi/Delimitasi, LTS).

Masukan umum dari kepala pusat KKPA bahwa mengingat aktivitas yang dilakukan merupakan bagian dari penyusunan dokumen delegasi RI ke fora internasional maka upaya untuk memperoleh kemajuan dalam pembahasan berbagai isu strategis sangat prioritas. Berbagai masukan pakar yang diperoleh dalam forum FGD dapat memberi masukan signifikan untuk penguatan kegiatan poklit 3. Para peneliti diharapkan dapat lebih kritis untuk menganalisis benang merah sebagai justifikasi ilmiah untuk dimasukkan sebagai draft rumusan posisi Indonesia terhadap kajian-kajian yang bersifat isu strategis di tingkat internasional, seperti : GSO, definisi/delimitasi, dsb.

Sebagai penutup pertemuan, Kapus KKPA kembali menegaskan agar para peneliti lebih mengembangkan berbagai masukan yang disampaikan para narasumber pada setiap pertemuan pendampingan kajian, misalnya dalam FGD. Selanjutnya dikombinasikan dengan hasil observasi/pengumpulan data lainnya sehingga kualitas setiap kajian yang menunjukkan komitmen Indonesia di bidang penerbangan dan antariksa akan makin membaik dan siap disampaikan sebagai rekomendasi kepada Kepala LAPAN.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2018 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL