Fokus Kajian

Berita



Workshop On Space Resource 2017 Mengenali Potensi dan Perkembangan Pengaturan Space Resource Activities
Penulis Berita : Roel • Fotografer : LAPAN • 08 Aug 2017 • Dibaca : 776 x ,

Pada Selasa, 08-08-2017 Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (KKPA) LAPAN bekerjasama dengan The Indonesian Centre of Air and Space Law (ICASL) – Universitas Padjadjaran mengadakan workshop tentang sumber daya antariksa (space resources). Pertemuan ilmiah yang dihadiri oleh para peneliti, akademisi dan perwakilan dari K/L terkait tersebut dilaksanakan di ruang rapat Antariksa, kantor LAPAN Pusat.
Saat ini negara-negara space faring nations mulai memberi perhatian terhadap sumber daya antariksa (space resources) sebagai alternatif makin menipisnya sumber daya di bumi. Negara-negara dengan kapasitas teknologi antariksa yang cukup memadai, seperti : Amerika Serikat pun mulai aktif mengembangkan berbagai kegiatan terkait eksplorasi dan eksploitasi antariksa, misalnya : penambangan di antariksa (space mining). Wacana penambangan di antariksa (space mining) lebih populer dengan istilah ‘space resource activities’, khususnya yang terkait dengan masalah-masalah hukum, mengemuka dan menarik perhatian negara-negara setelah Amerika Serikat menerbitkan undang –undang yang dikenal sebagai “Asteroid Act 2015”. Undang-undang tersebut mengatur mengenai eksplorasi sumber daya di antariksa secara komersial.
Dr. Emanuel Sungging, salah satu narasumber dari Pusat Sains Antariksa – LAPAN Bandung menyampaikan bahwa asteroid ada di tata surya dalam jumlah besar dan bernilai ekonomi tak terhingga. Berbagai unsur fisik dalam asteroid, seperti : besi, nikel, kobalt, magnesium, emas dan platinum, gas, air dan unsur-unsur lainnya dapat dipergunakan sebagai sumber energi ataupun berbagai kegiatan yang menunjang keberlangsungan umat manusia. Salah satu tantangan kedepan yakni penyiapan teknologi untuk mendukung eksplorasi dan/atau eksploitasi bagi kepentingan ilmiah maupun komersial.
Dr. Budi Dermawan, narasumber dari Jurusan Astronomi ITB menegaskan bahwa berbagai unsur fisik sumber daya antariksa dapat diklasifikasikan sebagai Benda Kecil Tata Surya (BKTS) yang memiliki ukuran lebih kecil dari planet (sub planet), misalnya: asteroid, komet, satelit-alami, cincin, debu antar-planet. BKTS memiliki kekhasan seperti : bentuk fisiknya cenderung rapuh dan memiliki komposisi mineral yang tinggi sehingga lebih murni dibandingkan unsur serupa di bumi. Selain memahami berbagai manfaat ekonominya, maka ancaman atas keberadaan BKTS yang jumlahnya tersebar di tata surya tersebut juga perlu diwaspadai, misalnya : potensinya untuk menabrak bumi dan kecenderungannya mempengaruhi cuaca antariksa. Secara teknis yang perlu diantisipasi adalah upaya melakukan mitigasi terhadap potensi bahaya dengan meminimalisir dampak tabrakan akibat aktivitas BKTS terhadap bumi.
Pada perspektif hukum atas kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya antariksa (space resources) tersebut, maka Pakar hukum internasional dan ketua The Indonesian Centre of Air and Space Law (ICASL) – Universitas Padjadjaran, Dr. Atip Latifulhayat menyampaikan bahwa memang belum banyak negara yang mengikuti langkah Amerika Serikat ini, sejumlah negara misalnya Luxembourg merespon dengan menerbitkan undang-undang sejenis yang juga memberikan hak kepada perusahaan swasta untuk melakukan kegiatan penambangan di antariksa. Sementara itu sebagian negara khususnya negara berkembang memberikan beberapa catatan dan bahkan reaksi kritis terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh ‘space faring nations’ khususnya Amerika Serikat. Salah satu persoalan krusial terkait dengan eksplorasi sumber daya antariksa ini adalah tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai kegiatan ini. Hukum antariksa hanya mengatur mengenai kegiatan negara di antariksa, bukan mengeksplorasi sumber daya antariksa. Persoalan lainnya adalah terkait dengan akses dan pembagian keuntungan dari kegiatan tersebut (benefit sharing). Pembahasan oleh the Hague Space Resources Governance Working Group pada pertemuan tahun 2016 setidaknya telah berhasil merumuskan dasar pertimbangan kerangka hukum sebagai berikut :

a. Menjelaskan tentang keterkaitan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya antariksa (space resources) dengan ketentuan perjanjian keantariksaan yang ada;
b. Memberi petunjuk bagi negara-negara maupun organisasi internasional bagi pengembangan kerangka hukum atas kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya antariksa (space resources);
c. Mampu memberi contoh atas praktek terbaik negara-negara.

Secara spesifik juga disampaikan bahwa kelompok kerja telah dirumuskan kisi-kisi pengaturan kegiatan, seperti : tujuan, definisi dan peristilahan, ruang lingkup, prinsip-prinsip hukum internasional, pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan kegiatan, keselamatan kegiatan, pencegahan dan pengurangan dampak berbahaya kegiatan, pembagian keuntungan atas pemanfaatan kegiatan, pertukaran informasi berdasarkan kerangka hukum internasional, penyediaan bantuan jika terjadi kesusahan, kewajiban dalam hal terjadi kerusakan, monitoring dan inspeksi kegiatan, kepatuhan terhadap dan penegakan kerangka hukum internasional, pengaturan kelembagaan, penyelesaian sengketa, dan klausul akhir. Selanjutnya, peneliti Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, Dr. Mardianis, menambahkan bahwa perspektif hukum internasional telah mengatur sumber daya di luar yurisdiksi nasional, seperti : antariksa, dasar laut dalam, Bulan, dan GSO. Meskipun, regulasi internasional yang berlaku efektif baru pengaturan terhadap dasar laut dalam dan GSO. Sedangkan untuk Antariksa dan Bulan baru sebatas aturan saja sehingga masih terdapat kekosongan (moratorium) terhadap eksplotasi sumber dayanya. Terdapat 3 (tiga) alternatif pendekatan bagi pengaturan sumber daya antariksa, yakni :

(1) Menggunakan prinsip-prinsip umum pendekatan sumber daya bersama (a common-pool resources approach - CPR) bagi kegiatan keantariksaan berkelanjutan;
(2) Mengajukan protocol tentang cara melindungi lingkungan antariksa terhadap kegiatan Ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya antariksa;
(3) Prinsip arsitektur sistem terbuka (open-system architectures) dalam pemanfaatan sumber daya antariksa.

Pendekatan ketiga dinilai lebih realistis, namun perlu lebih mengakomodir kepentingan negara berkembang. Terkait kegiatan eksplotasi sumber daya antariksa juga disarankan untuk membentuk pengawas kegiatan tersebut di tingkat global (global authority on space resources).
Pembahasan isu pemanfaatan sumber daya antariksa di Indonesia masih jarang dilakukan, baik dari sisi teknololgi, manfaat ekonomi, maupun dari aspek regulasinya. Para pakar yang berkecimpung dalam kegiatan keantariksaan perlu mulai mengkaji, dan mengantisipasi sekiranya kegiatan penambangan di antariksa menjadi kenyataan. Terkait hal tersebut, Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer, Drs. Afif Budiyono, MT menyarankan untuk mensosialisasikan isu penting mengenai eksplorasi sumber daya antariksa, mengidentifikasi peluang-peluang dan potensi bagi negara ASEAN khususnya Indonesia, serta mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dan mencari solusinya.
Melalui workshop on Space Resources tersebut setidaknya dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu dicermati oleh Indonesia, antara lain :

a. Mempertimbangkan untuk meratifikasi Moon Agreement, 1979
b. Perlu meningkatkan kajian terkait nilai ekonomi atas sumber daya antariksa (space resources)
c. Perlu meningkatkan kajian terkait aspek hukum atas sumber daya antariksa (space resources) yang dirumuskan oleh negara-negara maupun berbagai organisasi terkait.

Pada workshop juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pusat KKPA - LAPAN dengan Fakultas Hukum Unpad. Naskah ditandatangani Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN, Ir. Agus Hidayat, M.Sc dan Dekan Fakultas Hukum Unpad (diwakili Dr. Atip Latifulhayat).

Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2017 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL