Focus of Studies

News



Produk Litbang > Karya Tulis Ilmiah
Pengembangan Hukum Keantariksaan Sebagai Suatu Sub Sistem Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional 03 May 2016 •
Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung yang bersumber pada pembukaan dan UUD 1945. Keberadaan hukum udara dan hukum laut sebagai sub sistem dari Sistem Hukum Nasional, telah dipahami dan dimaklumi masyarakat,…

Kebijakan Pengembangan Tele-Medisin Di Indonesia 03 May 2016 •
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Namun kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan masih terbatas, dan belum ada sistem pelayanan kesehatan secara terpadu di…

Elemen Kunci Pengaturan Kegiatan Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi 03 May 2016 •
Teknologi penginderaan jauh bernilai strategis karena karakteristik yang dimilikinya, seperti keakuratan data yang objektif dan terukur, jangkauan pengamatan yang luas, serta pengulangan pengamatan yang periodik dan berkelanjutan. Teknologi ini terdiri dari teknologi resolusi rendah, menengah, dan tinggi. Untuk bisa mengelompokan teknologi penginderaan jauh ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi…

Upaya India Menjadi Anggota Missile Technology Control Regime (MTCR) 03 May 2016 •
MTCR adalah sebuah asosiasi non-traktat informal yang ditetapkan negara G-7 tahun 1987. MTCR bertujuan membatasi dan mengawasi alih teknologi yang dapat berperan dalam teknologi misil, WMD, dan teknologi guna ganda. Saat ini beranggotakan 34 negara, dan India bukan anggota MTCR, bahkan pada awalnya India menentang MTCR. Walaupun bukan negara anggota,…

Penyebab Terjadinya Kerugian Dan Tuntutan Tanggung Jawab Dalam Penyelenggaraan Keantariksaan 03 May 2016 •
Pengaturan tentang tanggung jawab dan ganti rugi, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan diatur dalam Pasal 76-83. Dari Pasal 76-83 dan rumusan Pasal-pasal lain, tidak ditemukan rumusan ketentuan/norma/ pasal yang mengatur tentang faktor atau unsur penyebab terjadinya kerugian dan atau tuntutan tanggung jawab pada penyelenggaraan keantariksaan. Penegasan yang…

Evolusi Pengaturan Internasional Tentang “Open Skies” Dan Implementasinya Di Indonesia 03 May 2016 •
Pengaturan internasional “ruang udara terbuka” atau lebih dikenal dengan open skies adalah perjanjian internasional yang ditetapkan oleh negara-negara yang meredusi hakhak kedaulatan negara yang penuh dan lengkap di ruang udara secara bertahap menuju kepada liberalisasi ruang udara. Secara definisi perjanjian internasional ini terdiri dari 11 prinsip, namun dalam prakteknya telah…

Kebijakan Penggunaan Dan Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak 03 May 2016 •
Sistem pesawat udara tanpa awak dapat digunakan untuk keperluan militer dan sipil, seperti untuk transportasi, intelijen, pengawasan, dan pengintaian, menyerang musuh, penelitian, tujuan komersial, hobi atau rekreasi, dan lain-lain. Teknologi UAS berkembang dengan cepat, sehingga berpengaruh terhadap harga penjualan yang semakin terjangkau dan pengguna sipil semakin meningkat. Pengguna UAS semakin…

Penerapan ASEAN Open Sky Dan Kaitannya Dengan Kedaulatan Udara Indonesia 03 May 2016 •
Ruang udara terbuka ASEAN merupakan bentuk kebijakan untuk membuka wilayah udara antara sesama anggota negara ASEAN. Kebijakan ruang udara terbuka ASEAN adalah bagian dari tujuan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN untuk meningkatkan daya saing di fora internasional sehingga perekonomian dapat tumbuh merata, juga…

Penerapan Tanggung Jawab Negara Dalam Pengaturan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Atas Kerugian Pihak Ketiga 03 Mar 2016 •
Tanggung Jawab Negara merupakan prinsip hukum internasional yang penting dalam kegiatan keantariksaan. Berdasarkan prinsip ini setiap negara bertanggung jawab secara internasional atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan keantariksaan nasionalnya baik yang dilakukan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Kajian ini dengan metode normatif, dan komparatif akan menganalisis penerapan prinsip tanggung jawab negara…

Aspek Hukum Tanggung Jawab Dalam Kerja Sama Keantariksaan Negara-Negara 03 Mar 2016 •
Kerja sama internasional dilakukan oleh Negara-negara dalam berbagai aspek seperti perdagangan, ekonomi, pendidikan, pertahanan, keantariksaan dan sebagainya. Namun, dalam prakteknya kerja sama internasional di bidang keantariksaan tidaklah semudah apa yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama itu. Banyak faktor yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah tanggung jawab. Kajian ini akan membahas…




Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2018 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL