Focus of Studies

News



Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Menjadi Pembicara di Penataran Hukum Udara dan Ruang Angkasa TNI-AU
News Writter : Nes • Photographers : Nes • 28 Mar 2019
Pada Kamis, tanggal 28 Maret 2019, bertempat di Hotel Harper – Jakarta, Dr. Mardianis, SH, MH, peneliti senior Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa menjadi pembicara dalam kegiatan Penataran Hukum Internasional, Hukum Udara dan Ruang Angkasa Bagi Perwira dan PNS Gol III TNI AU.

Dalam penetaran tersebut Dr. Mardianis menguraikan tentang ruang lingkup pengaturan ruang angkasa internasional yang dalam konteks sistem keantariksaan, yang terbagi dalam 3 segmen utama, yaitu: segmen antariksa (misalnya satelit, stasiun antariksa internasional dll), segmen bumi (misal stasiun bumi, segmen komunikasi, wahana peluncur, dan seluruh personil operasional), dan segmen koneksi komunikasi. Pada masing-masing segmen terdapat berbagai jenis regulasi yang berlaku baik di tingkat internasional maupun nasional, dan diatur oleh Lembaga internasional yang berbeda. Misalnya, terkait penggunaan antariksa untuk maksud damai, penyusunan pengaturan dilakukan oleh UNCOPUOS, namun hal-hal terkait aspek militer dan persenjataan diatur melalui Konferensi Perlucutan Senjata dalam Dewan Keamanan PBB, sedangkan terkait hal-hal terkait aspek keperdataan dan finansial diatur oleh Unidroit.

Disisi lain, lembaga internasional juga berperan dalam pengaturan hal-hal khusus pada segmen antariksa, misalnya : Orbit Satelit diatur oleh ITU (International telecommunication Union). Pengaturan ITU ini terkait dengan pengalokasian Slot Orbit dan Spektrum Frekuensi Radio. Saat ini, dari 193 negara anggota PBB, 192 negara masuk sebagai anggota ITU. Di antara negara tersebut terdapat 72 negara yang mengoperasikan stasiun Bumi, dan 51 negara yang memiliki satelit sendiri, 11 negara yang memiliki roket peluncur satelit.

Saat ini, terdapat beberapa bentuk pengaturan yang terkaitan dengan masalah penggunaan slot orbit Geostasioner (GSO) dan spektrum frekuensi radio. Sesuai dengan ketentuan yang ada GSO dianggap sebagai sumber daya alam terbatas yang pengaturan aspek teknis penggunaannya diatur oleh ITU. Penerapan pengaturan teknis yang berlaku di ITU untuk penggunaan GSO ini menggunakan prinsip “first come first serve”, yang ditindaklanjuti dengan planed band dan unplanned band dinilai masih menimbulkan berbagai permasalahan. Sebagai contoh, terdapat pandangan apabila pengaturan tersebut belum selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang dimuat pada Pasal II Outer Space Treaty, 1967. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjatahan slot orbit bagi negara tertentu secara berlebih, namun sebaliknya terdapat negara lain yang kekurangan. Pada pembahasan di forum internasional pun terdapat pandangan bahwa sistem ITU cenderung menimbulkan biaya tinggi, akibatnya saat ini hampir tidak mungkin bagi pendatang baru untuk mendapatkan akses GSO.

Sehubungan dengan permasalahan penggunaan slot orbit dan spektrum frekuensi radio tersebut, terdapat pandangan negara berkembang termasuk Indonesia yang menyampaikan agar masalah penggunaan GSO diatur dalam rezim hukum khusus (sui generis). Dalam kaitan dengan rezim hukum khusus tersebut, Indonesia diantaranya telah menyampaikan pandangan dalam Sidang Subkomite Hukum UNCOPUOS tahun 2017-2018.




Others
Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Menjadi Pembicara di Penataran Hukum Udara dan Ruang Angkasa TNI-AU
28 Mar 2019
Pada Kamis, tanggal 28 Maret 2019, bertempat di Hotel Harper – Jakarta, Dr. Mardianis, SH, MH, peneliti senior Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa menjadi pembicara dalam kegiatan Penataran…
Pembinaan CPNS Pusat KKPA 2019
06 Feb 2019
Aktivitas minggu pertama para CPNS Pusat KKPA diawali dengan pembekalan yang memuat berbagai materi tentang tugas dan fungsi LAPAN secara umum, dan tugas fungsi KKPA khususnya sebagai satuan kerja…
11 Jan 2019
Mengiringi awal tahun anggaran 2019, Kepala LAPAN dan Settama berkunjung ke Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (KKPA) untuk melaksanakan Sosialisasi Program 2019 dan Persiapan Renstra 2020-2040. Pertemuan yang…
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian Tahun 2018
14 Dec 2018
Pada tanggal 14 desember 2018, Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA) mengadakan acara monitoring dan evaluasi akhir tahun 2018, yang dihadiri oleh seluruh personil pusat KKPA, acara…
Prasetiya Mulya dan LAPAN Saling Berangkul Untuk Memajukan Hukum Keantariksaan Indonesia
05 Oct 2018
BSD, Tangerang – Bicara perihal space law atau hukum keantariksaan bukan berarti membahas seputar planet, pesawat, bulan, dan lainnya. Jarang disadari, aspek teknologi keantariksaan sebenarnya sangat dekat dengan keseharian…


Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL