Focus of Studies

News



Kebijakan Indonesia Tentang Mitigasi Sampah Antariksa
03 May 2016
UNCOPUOS and IADC has made a policy on space debris mitigation, and it was expected that the member states apply these policies. Indonesia is one of member states of UNCOPOUS has made the policy regarding space activities. However, this policy has not yet sufficient to prevent growing debris population in the orbital. By conducting benchmarking on the UNCOPUOS and IADC policy as a learning material, then the policy which is necessary to be made by Indonesia among others, are not to release and/or destructions the space objects in LEO or GEO orbit during a normal operation, all components of space system which are potential to break-ups must be designed accurately and according to quality standards, satellite or launch vehicle which has been inactive or discontinued operation should be planned to be removed from the earth's orbit, any design of spacecraft must be estimated and minimized for possible collisions with objects at the orbit. In addition, in order that the spacecraft may conduct manoeuvre to avoid collision with the small debris that may cause the loss of control on the spacecraft.



Others
Elemen Kunci Pengaturan Kegiatan Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi
03 May 2016
Teknologi penginderaan jauh bernilai strategis karena karakteristik yang dimilikinya, seperti keakuratan data yang objektif dan terukur, jangkauan pengamatan yang luas, serta pengulangan pengamatan yang periodik dan berkelanjutan. Teknologi ini…
Upaya India Menjadi Anggota Missile Technology Control Regime (MTCR)
03 May 2016
MTCR adalah sebuah asosiasi non-traktat informal yang ditetapkan negara G-7 tahun 1987. MTCR bertujuan membatasi dan mengawasi alih teknologi yang dapat berperan dalam teknologi misil, WMD, dan teknologi guna ganda.…
Penyebab Terjadinya Kerugian Dan Tuntutan Tanggung Jawab Dalam Penyelenggaraan Keantariksaan
03 May 2016
Pengaturan tentang tanggung jawab dan ganti rugi, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan diatur dalam Pasal 76-83. Dari Pasal 76-83 dan rumusan Pasal-pasal lain, tidak ditemukan rumusan…
Evolusi Pengaturan Internasional Tentang “Open Skies” Dan Implementasinya Di Indonesia
03 May 2016
Pengaturan internasional “ruang udara terbuka” atau lebih dikenal dengan open skies adalah perjanjian internasional yang ditetapkan oleh negara-negara yang meredusi hakhak kedaulatan negara yang penuh dan lengkap di ruang…
Kebijakan Penggunaan Dan Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak
03 May 2016
Sistem pesawat udara tanpa awak dapat digunakan untuk keperluan militer dan sipil, seperti untuk transportasi, intelijen, pengawasan, dan pengintaian, menyerang musuh, penelitian, tujuan komersial, hobi atau rekreasi, dan lain-lain.…
Penerapan ASEAN Open Sky Dan Kaitannya Dengan Kedaulatan Udara Indonesia
03 May 2016
Ruang udara terbuka ASEAN merupakan bentuk kebijakan untuk membuka wilayah udara antara sesama anggota negara ASEAN. Kebijakan ruang udara terbuka ASEAN adalah bagian dari tujuan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN…


Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2018 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL