Fokus Kajian

Berita



Belajar dari Pembangunan Bandar Udara
Penulis Berita : Astri • Fotografer : Wendy • 29 Mar 2018 • Dibaca : 272 x ,

Jakarta, 29 Maret 2018. Dalam rangka tindak lanjut penetapan lokasi pembangunan bandar antariksa di wilayah NKRI, Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA) telah melaksanakan diskusi dalam rangka pemahaman mendalam tentang persyaratan teknis dan non teknis pembangunan bandar antariksa di wilayah NKRI dilihat dari perspektif pembangunan bandar udara. Diskusi tersebut dihadiri oleh Ir. Bintang Hidayat - Direktur Bandar Udara, dan Mohammad Hasan Bashory - Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI, Hermantyo Setyawan dari PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat (PT. BIJB), Yon Sugiono Kahfie, Direktur PT. Konsultan Penerbangan Indonesia, serta Tim dari Pustekroket-LAPAN. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pusat KKPA, Agus Hidayat.

Diskusi diawali dengan pemaparan Kepala Pusat KKPA tentang gambaran umum rencana pembangunan bandar antariksa, khususnya terkait hasil kajian aspek teknis dan non teknis yang sudah dilakukan oleh LAPAN. Dalam paparannya Agus menyampaikan bahwa pembangunan bandar antariksa merupakan amanat UU No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan dan secara rinci pentahapannya dituangkan dalam Perpres No. 45 tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 2016-2040. Namun demikian Indonesia belum memiliki pengalaman dalam merencanakan, mambangun dan mengoperasikan bandar antariksa. Oleh karena itu perlu belajar dari pengalaman merencanakan, membangun dan mengoperasikan bandar udara di Indonesia.

Dalam diskusi tersebut Ir. Bintang Hidayat menyampaikan bahwa untuk mebangun bandar udara diperlukannya dokumen Rencana Induk Bandar Udara, sebagai pedoman perencanaan penetapan kebijakan pengembangan Bandara pada saat ini dan masa dating. Lebih lanjut Bintang menyatakan bahwa sebuah bandar udara harus dilengkapi dengan fasilitas udara yaitu runway, taxiway dan apron; fasilitas darat terdiri dari terminal penumpang, kantor adminstrasi, fasilititas penunjang lainnya; dan fasilitas navigasi penerbangan. Bintang menambahkan bahwa jika akan membangun bandar antariksa maka kalau bisa jangan berdekatan dengan bandar udara yang sudah ada. Kemudian berdasarkan kriteria, bandar antariksa ini bisa dikatakan sebagai bandar udara khusus. Sedangkan Mohammad Hasan Bashory menjelaskan penggunaan ruang udara, diantaranya menyangkut ruang udara yang dilayani, gambaran jalur penerbangan, dan contoh NOTAM untuk peluncuran roket.

Setelah itu dilanjutkan presentasi oleh Bapak Hermantyo Setyawan dari PT BIJB, yang menyampaikan tentang pengalaman mereka membangun Bandar Udara Internasional Jawa Barat, Kertajati. Hermantyo menyampaikan tahapan-tahapan pembangunan bandar udara Kertajati yang dimulai sejak tahun 2003 terutama terkait izin penetapan lokasi, penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan, batas kawasan kebisingan, dan terkait pengelolaan limbah (AMDAL). Ditambahkan bahwa dalam membangun bandara aspek awal yang harus diperhatikan adalah terkait kontour tanah, obstacle, ruang udara, dan investasi.

Presentasi terakhir disampaikan oleh Baoak Yon Sugiono Kahfie terkait operasionalisasi bandar udara (Operational Readiness and Airport Transfer – ORAT). Dalam operasionalisasi bandar udara ini harus memperhatikan stakeholders management yang terdiri dari identification stakeholders, stakeholder management, manage stakeholder engagement, control stakeholders engagement, dan evaluasi jika perlukan.

Dari hasil diskusi tersebut terungkap bahwa untuk membangun bandar antariksa diperlukan perencanaan yang matang. Praktik yang lazim digunakan dalam mebangun bandar udara juga bisa digunakan dalam membangun bandar antariksa. Misalnya, untuk membangun bandar udara diperlukan konsultan masterplan, konsultan perencanaan, konsultan udara dan kontraktor. Terungkap juga bahwa sampai saat ini belum ada peraturan perundang undangan yang mengatur pembangunan bandar antariksa. Untuk itu pihak Kementerian Perhubungan siap untuk membantu untuk merumuskan bersama. Pentingnya koordinasi dengan para stakeholders juga menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan bandar antariksa, karena LAPAN tidak bisa bekerja sendiri, ada kewenangan-kewenangan yang tidak dimiliki, sehingga solusinya adalah melalui stakeholders management.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2018 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL