Focus of Studies

News



Penandatangan Pakta Integritas Analis Kebijakan Utama Pusat KKPA
News Writter : Roel • Photographers : Wendy • 03 Sep 2018 • Read : 11220 x ,

Menindaklanjuti kegiatan pelantikan Dr. Robertus Heru Triharjanto, M.Sc sebagai Kapus KKPA yang baru dan Ir. Agus Hidayat, M.Sc sebagai Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Utama Pusat KKPA pada tanggal 27 Agustus 2018, maka pada tanggal 03 September 2018 dilakukan penandatanganan pakta integritas analis kebijakan utama di kantor Pusat KKPA. Pada kesempatan tersebut hadir Kepala LAPAN dan Sestama LAPAN yang sekaligus memberi pengarahan tentang posisi analis kebijakan sebagai sumber daya baru yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas fungsi LAPAN khususnya Pusat KKPA.

Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaludin kembali mengingatkan bahwa sampai dengan saat ini masih cukup banyak isu-isu strategis terkait kebijakan yang perlu segera diselesaikan oleh LAPAN dengan dukungan dari seluruh satuan kerja termasuk Pusat KKPA. Sebagai contoh : Finalisasi aturan implementasi UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang mengamanatkan pembentukan beberapa peraturan pemerintah (PP Tata Cara Penguasaan, pengembangan, penjalaran, dan perlindungan teknologi keantariksaan; PP Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa; dan PP Komersial Keantariksaan). Diperlukan sinergi para peneliti terkait dan analis kebijakan di tingkat LAPAN untuk mengawal penyusunan dokumen tersebut secara sistematis. Selanjutnya, ditegaskan oleh Kepala LAPAN, terkait kegiatan pembangunan bandar antariksa, maka sampai dengan tahun 2018 tim yang ada (gabungan pusat kkpa dan pusat teknologi roket) harus berupaya memfinalisasi dokumen perencanaannya, khususnya kajian tentang pemilihan lokasi yang tepat ditinjau dari aspek teknis maupun non teknis berdasarkan data yang valid. Apabila pada saat ini mengerucut pada dua lokasi strategis sebagai contoh Biak dan Morotai maka Pusat KKPA perlu mengkaji lebih dalam tentang perbandingan berbagai aspek non teknis pada kedua lokasi tersebut ditinjau dari berbagai aspek khususnya aspek (politik, social, budaya, ekonomi dan hukum).

Sebagaimana berbagai pusat teknis LAPAN lainnya maka pusat KKPA juga perlu segera menyiapkan diri untuk mengajukan sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) dengan pentahapan yang perlu dijajagi sejak saat ini. Oleh karena itu kelengkapan arsip dan penguatan kompetensi pusat KKPA di bidang perumusan kebijakan penerbangan dan antariksa perlu makin ditingkatkan baik pada level nasional maupun internasional.

Selain itu, memperkuat arahan Kepala LAPAN, maka Sestama LAPAN, Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih, M.Si juga optimis bahwa tim pusat KKPA akan semakin menguat dengan penambahan fungsional analis kebijakan pada saat ini maupun di tahun – tahun mendatang secara bertahap. Pusat KKPA memang perlu secara aktif memberikan masukan terhadap trend isu ter-update seperti penggunaan UAV yang bergeser pada near space flight yang perlu dianalisis implikasinya dari sisi teknis maupun pada kebijakan/regulasi terkait lainnya.

Pada akhir pertemuan, Kepala LAPAN kembali mengingatkan tentang akan berakhirnya periode Renstra 2015-2019. Oleh karena itu LAPAN juga perlu menyiapan Renstra 2020 – 2024 dan tentunya berpengaruh pada perencanaan pentahapan dan pengajuan dukungan anggaran berbagai kegiatan strategis yang sudah menjadi agenda pada renstra sebelumnya, seperti : pembangunan bandar antariksa. Pembangunan observatorium nasional, berbagai program nasional di bidang teknologi penerbangan dan antariksa (roket, satelit, penerbangan), dll


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL