Focus of Studies

News



Menggali Review Pakar dalam Penyusunan RPP Implementasi UU No.21/2013
News Writter : Roel & Ifah • Photographers : Chalif • 19 Sep 2018 • Read : 11242 x ,

Dalam rangka memperoleh solusi hukum atas berbagai isu-isu yang mencuat serta konsep regulasi dari permasalahan yang muncul pada penyusunan RPP Tata Cara Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran, dan Perlindungan Teknologi Keantariksaan (RPP Teknologi Sensitif) dalam perspektif ilmiah maka tim perumus Pusat KKPA melakukan konsultasi dengan pakar Hukum Unpad, Prof. Dr. Atip Latipulhayat dan Dr. Irawati Handayani, SH, LL.M pada Rabu, 19 September 2018.

Ketua tim, Dr. Mardianis, SH, MH menyatakan bahwa arahan pimpinan (berdasarkan rekomendasi kajian ilmiah oleh tim) untuk penyusunan 10 RPP amanat dari UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan dikelompokkan menjadi 4 pengelompokan perumusan RPP yakni : a) Pengindaraan Jauh, b) Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran dan Perlindungan Teknologi Keantariksaan (termasuk di dalamnya teknologi sensitif), c) Bandar Antariksa, dan d) Komersialisasi. Pada April tahun 2018, RPP Penginderaan Jauh telah berhasil disahkan melalui PP No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh. Pada saat ini LAPAN lebih menitikberatkan pada finalisasi Naskah Urgensi dan draft RPP Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran dan Perlindungan Teknologi Keantariksaan. Secara substantif judul RPP telah mengalami pergeseran dari semula “Tata Cara Perlindungan dalam Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Keantariksaan” menjadi “RPP tentang Tata Cara Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran dan Perlindungan Teknologi Keantariksaan”. Perubahan tersebut diharapkan dapat mewakili amanat Pasal 27 (teknologi sensitif), Pasal 57 (keamanan dan keselamatan), dan Pasal 92 (peran serta masyarakat) UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.

Prof. Atip berpendapat untuk memudahkan penyelesaian hambatan dan tantangan dalam penguasaan teknologi antariksa serta dinamika isu-isu strategis yang timbul dari sisi hukum dan kebijakan maka sinergi di tingkat LAPAN perlu makin diperkuat (satuan kerja teknis dan non teknis) dalam memetakan berbagai permasalahan dan alternatif solusi secara bersama. Secara umum RPP Teknologi Sensitif justru dinilai sebagai guidance yang harus dipatuhi LAPAN sebagai leading sector aktivitas tersebut saat ini. Secara empiris dapat diamati bahwa space faring nation rata-rata lebih dahulu mature dalam penguasaan teknologi antariksanya, lalu beralih pada fase penguatan space national legislation-nya. Secara umum peran mereka ditingkat global kini sebagai seller dan tentunya berimplikasi pada seluruh action yang dilakukan dalam bermitra dengan para partnernya maupun dalam melakukan pengaturan regulasi nasionalnya. Dan, bagaimana posisi Indonesia, ? Pada konteks tersebut, pola penyusunan RPP tentang Tata Cara Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran dan Perlindungan Teknologi Keantariksaan dapat berorientasi protection atas kepentingan Indonesia dalam berupaya mandiri dalam penguasaan teknologi antariksa maupun prediction atas berbagai isu yang diduga kuat dapat muncul dalam upaya menguasai, mengembangkan, menjalarkan maupun melindungi teknologi antariksa bagi kepentingan nasional.

Diskusi hangat yang dilakukan tim dan para pakar juga digiring untuk memperoleh perspektif hukum terhadap permasalahan isu-isu stategis dalam RPP, seperti :

a. Aspek dual use dan sistem monopoli dalam penguasaan teknologi roket.

b. Pemahaman definisi satelit nasional dalam penguasaan teknologi satelit.

c. Pembangunan dan Pengelolaan Stasiun Bumi sebagai asset antariksa Indonesia.

d. Penyediaan pesawat/wahana terbang untuk pemenuhan kebutuhan nasional.

e. Kemitraan P3 (public private partnership) dalam mempercepat kemandirian teknlogi anatriksa nasional.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL