Fokus Kajian

Berita



Evaluasi Akhir Tahun 2019 Kegiatan Pusat KKPA
Penulis Berita : Silvia Cahyani Lase & Robertus Heru Triharjanto • Fotografer : Pusat KKPA • 07 Jan 2020 • Dibaca : 125 x ,

Pada tanggal 26–27 Desember 2019 Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA) mengadakan evaluasi kegiatan selama Triwulan IV tahun 2019 yang dihadiri oleh seluruh karyawan dan karyawati PUSKKPA. Acara berlangsung di ruang rapat Pusat KKPA dengan diawali pembukaan oleh Kepala Pusat KKPA, yang menyampaikan capaian layanan yang telah di lakukan oleh Pusat KKPA selama tahun 2019, diantaranya telah dilakukan 16 pelayanan akademis berupa narasumber dan pembimbing tesis/skripsi, menjadi pembicara di beberapa kampus di Indonesia, dan melayani mahasiswa magang. Hal lain yang disampaikan adalah, karena dalam draf RENSTRA LAPAN 2020–2024, salah satu indikator kinerja LAPAN adalah jumlah sitasi, maka peneliti diharapkan punya akun SINTA, yang harus terlebih dahulu mempunyai akun google scholar. Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan masing-masing poklit dan kelompok analisis kebijakan.

Paparan awal di hari pertama di mulai dari poklit 1, yakni mengenai perencanaan bandar antariksa skala kecil, kajian ekonomi penginderaan jauh, dan teknologi sensitive. Pada kajian perencanaan pembangunan bandar antariksa skala kecil telah melaksanakan analisis tentang kriteria teknis yang mengacu pada keamanan dan keselamatan peluncuran roket sonda, konsep infrastruktur, peraturan terkait, dan perencanaan biaya. Kajian tersebut ditutup dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Rencana Pembangunan BA skala kecil di Pulau Biak pada bulan November 2019, yang melibatkan seluruh stakeholder. Pada kajian nilai ekonomi penginderaan jauh, bersama dengan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, telah terselenggara INSINAS mengenai Dampak Ekonomi Penginderaan Jauh bagi Perkebunan Kepala Sawit. Selain itu telah terkumpulnya data mengenai harga satelit yang sesuai dengan persyaratan misi yang dibuat oleh Tim INARSSAT tahun 2013 dari Thales Alenia dan Airbus, untuk Cost Modelling Analysis satelit penginderaan jauh nasional. Pada kajian daftar teknologi sensitive, telah diidentifikasi data awal dari referensi Annex MTCR dan best practices negara-negara lain yang sudah memiliki aturan perlindungan teknologi guna ganda penerbangan dan antariksa. Kajian ditutup dengan FGD yang melibatkan diantaranya Kemristek, Bapeten, Kemhan, Kemenkeu, dan perwakilan dunia usaha.

Selanjutnya paparan capaian kegiatan dilakukan oleh poklit 2 yang terdiri dari kegiatan penyusunan Naskah Urgensi dan Legal Drafting RPP Penguasaan Teknologi Antariksa, RPP Kegiatan Komersial Keantariksaan, dan RPP Pembangungan dan Pengoperasian Bandar Antariksa. Kegiatan penyusunan Naskah Urgensi dan Legal Drafting RPP Penguasaan Teknologi Antariksa tahun 2019 adalah penyelarasan karena telah sampai di tahap Harmonisasi. Untuk kegiatan penyusunan RPP tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan, dan RPP tentang Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa, draf awal/internal Naskah Urgensi telah terwujud. Kegiatan ini akan dilanjutkan pada tahun 2020 dengan FGD yang melibatkan eksternal. Selain itu piklit 2 juga mendapat tugas tambahan berupa penyusunan Peraturan Lembaga Tentang Pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaran Kegiatan Penginderaan Jauh. Naskah Urgensi dan Legal Drafting untuk Perla tersebut sudah hampir final.

Pada hari kedua, di lanjutkan paparan oleh poklit 3, yakni mengenai capaian kegiatan penyusunan pedoman delegasi 2 sidang sub-komite dan sidang komite UN COPUOS, dan kajian mengenai posisi Indonesia terhadap GSO, serta definisi dan delimitasi antariksa. Untuk kajian GSO, telah dilakukan FGD yang melibatkan pakar hubungan internasional, kemlu, kemkominfo, dan operator satelit telekomunikasi nasional. Selain dari kegiatan tersebut, poklit 3 juga menyampaikan bahwa informasi mengenai National Space Activities Indonesia yang dipersiapkan oleh poklit telah menjadi dokumen UN COPUOS nomor A/AC.105/C.1/116. Dari kajian GSO disimpulkan bahwa perjuangan di forum politik internasional untuk mendapat akses khusus atas sumberdaya antariksa tersebut masih sangat relevan bagi Indonesia. Tahap selanjutnya dari perjuangan tersebut adalah upaya diplomasi, dimana ujung tombaknya adalah kementrian luar negeri. Wawasan nasional tersebut diharapkan akan bisa dibahas di forum tingkat tinggi antar kementrian, yang akan menjalankan fungsi seperti DEPANRI sebelum tahun 2014. Dengan makin bertambahnya aktor keantariksaan, tantangan perebutan sumberdaya antariksa di masa depan tidak hanya di GSO, namun juga di orbit rendah dan menengah, termasuk kemungkinan akan adanya aturan-aturan internasional yang berkaitan dengan keberlanjutan penggunaan antariksa (LST). Sehingg, pada tahun 2020, kajian akan focus pada ketersediaan akses yang adil (equitable) ke antariksa bagi negara-negara berkembang.

Pada rapat evaluasi kali ini, kelompok Analis Kebijakan menyampaikan mengenai kajian National Space Policy (NSP). Selain melakukan studi perbandingan terhadap kebijakan-kebijakan nasional dari negara-negara yang memiliki program keantariksaan, juga telah dilaksanakan FGD internal sebanyak 2 kali selama triwulan IV 2019. Dari hasil kajian dan FGD disimpulkan bahwa diperlukan NSP yang formal untuk menjamin implementasi dari Perpres No. 45 tahun 2017 tentang Rencana Induk Keantariksaan 2016-2040. Salah satu tujuan dari NSP yang dilakukan di negara-negara yang menjadi obyek kajian adalah untuk menyelaraskan kebutuhan kementrian/lembaga dalam program keantariksaan yang akan dilakukan. Di Indonesia, fungsi tersebut dilakukan oleh Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (DEPANRI), hingga pembubarannya melalui Peraturan Presiden No. 176 Tahun 2014. Karena LAPAN berada dibawah koordinasi Kementrian Riset dan Teknologi, saat ini pelaksaan kegiatan keantariksaan Indonesia lebih mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045. Kajian merekomendasikan agar Kementrian Riset dan Teknologi melakukan amanat Perpres No. 176 tahun 2014 untuk mengambil alih tugas dan fungsi DEPANRI. Sehingga, Indonesia mempunyai platform NSP, untuk menyeleraskan Renstra Kementrian/Lembaga/Pemda terkait dengan Rencana Induk Keantariksaan 2016-2040.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2020 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL