Focus of Studies

News



Focus Group Discussion Pertama tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan
News Writter : El Renova Ed. Siregar & Runggu Prilia Ardes • Photographers : Wendy Satria • 12 Mar 2020 • Read : 2894 x ,

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan merupakan amanat dari Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan juga merupakan tindak lanjut dari policy brief tahun 2016 tentang Pertimbangan Yuridis Pengelompokan Perumusan 9 RPP Amanat Undang-Undang Keantariksaan dalam RPP yang terpisah yang telah disetujui oleh Kepala LAPAN. Kegiatan komersial keantariksaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas mulai dari segmen bumi (stasiun bumi, wahana peluncur, dan seluruh personil operasional), segmen antariksa (satelit, International Space Station, wisata antariksa, penambangan antariksa, dll), dan segmen koneksi komunikasi. Selain itu, Penjalaran (Spin-off) Teknologi Keantariksaan juga termasuk dalam ruang lingkup teknologi keantariksaan yang dapat dikomersialkan. Penjalaran teknologi keantariksaan ditujukan untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan produk dan layanan dari sistem keantariksaan yang digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan di luar bidang keantariksaan.

Dalam rangka penyusunan rancangan RPP tentang kegiatan komersial keantariksaan tersebut, maka pada tanggal 24 Februari 2020 diselenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tujuan menggali informasi dan masukan mengenai substansi materi muatan RPP tentang Kegiatan Komersial keantariksaan dari stakeholder terkait. Acara ini dilaksanakan di kantor LAPAN, Jl.Pemuda Persil No. 1, Jakarta. Pertemuan ini dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Rr. Erna Sri Adiningsih, M.Si., selaku Sestama LAPAN, yang mendatangkan oleh 9 (sembilan) orang narasumber dari perwakilan dari pakar hukum internasional, instansi pemerintah terkait, satuan kerja teknis LAPAN, dan perusahaan swasta. Selain itu, mengundang sebagai anggota forum yaitu para pejabat struktural dan peneliti dari perwakilan satuan kerja di lingkungan LAPAN, instansi pemerintah terkait lainnya, dan perusahaan swasta.

“Tujuan dari penyusunan RPP ini adalah untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan komersial keantariksaan”, hal ini yang disampaikan dan ditekankan dalam pembukaan pertemuan oleh Sestama. Pengaturan tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi baru, sehingga terdapat dampak ekonomi dari di bidang keantariksaan, atau Space Economy, di Indonesia menjadi bertambah signifikan. Perkembangan teknologi antariksa menciptakan peluang, yang hanya akan bisa dimanfaatkan jika melibatkan aktor yg lebih luas. Oleh sebab itu RPP akan memuat pengaturan mengenai komersialisasi teknologi keantariksaan, seperti penginderaan jauh, telekomunikasi, navigasi, peluncuran satelit, pelayanan penjejakan dan kendali satellite, dan kegiatan keantariksaan lainnya.

Sebagai presenter pertama, di sesi pagi, Dr. Mardianis, S.H., M.H. dari Pusat KKPA menyampaikan tentang Naskah Urgensi RPP, dan yang menjadi point inti yang di sampaikan adalah kegiatan komersial keantariksaan yang harus menghasilkan keuntungan, dan rantai nilai bisnis keantariksaan, serta peran pemerintah sebagai pengawasan dan promoter. Dimana jika kegiatan tersebut beresiko atau berdampak, pemerintah dapat memulai namun saat barrier to entry menurun, pihak swasta harus memimpin kegiatan tersebut.

Materi selanjutnya disampaikan oleh pakar di bidang hukum antariksa Universitas Atmajaya yaitu Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H.,M.H., mengenai Regulasi Internasional Komersial yang Wajib Dipertimbangkan dalam Pengaturan RPP tentang Tata Cara Kegiatan Komersial Keantariksaan, dan Dosen Hukum Bisnis Universitas Indonesia, Dr. Yetty Komala Sari Dewi, SH, ML.I, yaitu mengenai perkembangan pengaturan kegiatan komersial di Indonesia & permasalahan yang muncul. Kedua pembicara menyampaikan bahwa RPP ini wajib mempertimbangkan pemenuhan kewajiban internasional Indonesia, melindungi kepentingan umum dari kemungkinan ancaman dan kerugian yang ditimbulkan, melindungi kepentingan nasional terkait kerugian yang ditimbulkan melalui sistem lisensi, mendorong pengembangan kegiatan komersial keantariksaan, adanya otorisasi dari negara terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum bukan negara. Selain itu juga ditekankan masalah penataan kelembagaan, pengaturan masalah yurisdiksi; dan kepatuhan terhadap regulasi. Materi terakhir sesi pagi, disampaikan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan, Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan mengenai kebutuhan pengaturan lalu lintas dan pendaratan pesawat terbang menggunakan satelit navigasi. Hal telah dilakukan dibanyak negara, dan berpotensi dapat meningkatkan kualitas pelayanan lalu-lintas udara. Dengan meningkatnya jumlah penerbangan di Indonesia, hal tersebut perlu dilakukan dalam waktu dekat.

Pada sesi siang,materi pertama disampaikan oleh PT. Dahana mengenai aspek bisnis bahan bakar roket padat di Indonesia. Keberadaan bisnis tersebut saat ini hanya ditunjang oleh permintaan produksi roket senjata, karena di Indonesia belum ada kegiatan peluncuran satelit. Sehingga pilihan bahan bakar roket yang dibuat saat ini disesuaikan dengan kebutuhan senjata, dan bukan untuk roket peluncur satelit. Dahana siap diminta untuk mendukung kegiatan peluncuran satelit di Indonesia, namun akan memerlukan bantuan pemodalan seperti yang diberikan Kemhan untuk produksi roket senjata.

Pemaparan kedua di sesi siang disampaikan oleh perwakilan dari Pusteksat LAPAN, Wahyudi Hasbi, S.Si, M.Si mengenai Aspek Komersial Operasi Satelit Komunikasi Orbit Rendah LAPAN dan Layanan penjejakan dan komando (TTC) satelit di wilayah Khatulistiwa. Karena teknologi dan fasilitas pembuatan dan operasi satelit yang dimiliki LAPAN saat ini adalah investasi pemerintah dan harganya sangat mahal, diperlukan aturan yang memungkinkan agar teknologi (yang juga terkait dengan SDM) dan fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak swasta nasional.

Selanjutnya pemaparan ketiga membahas Perkembangan Komersialisasi Satelit serta Tantangan Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Beberapa potensi bisnis pada bidang satelit diantaranya Internet of Things dan Backhaul 5G, namun terkendala diantaranya karena kemampuan SDM yang belum memadai, dan keterbatasan spektrum frekuensi/slot orbit Indonesia. Sehingga solusi yang diharapkan diantaranya metoda perhitungan BHP yang bisa lebih mendorong penggunaan spektrum frekuensi satelit yang maksimum, dan sertifikasi kompetensi untuk engineer di bidang satelit.

Pada paparan ke empat, perwakilan MAPIN menyampaikan paparannya tentang telaah MAPIN terhadap konsep RPP Tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan. MAPIN sebagai kumpulan profesi mewakili peran masyarakat, tentunya ingin pelayanan publik oleh LAPAN, yang mempunyai wewenang untuk menyediakan data inderaja bagi lembaga pemerintah, tetap memberikan ruang bagi kegiatan bisnis. Misalnya dengan hanya berperan pada pembuatan standar pengolahan data, dan memberikan insentif bagi pihak swasta yang melakukan pengembangan aplikasi hilir penginderaan jauh. Selain itu MAPIN mengusulkan agar RPP kegiatan komersialisasi keantariksaan dapat melahirkan, mengusulkan pembentukan badan hukum (perum atau persero) di bidang penginderaan jauh, sehingga pelayanan data tidak terlalu membebani APBN, dan dapat menerima atau menyalurkan subsidi.

Paparan terakhir disampaikan oleh Slamet Supriadi dari Pusat Sains Antariksa LAPAN dengan materi mengenai Satelit Navigasi dalam Konteks Provider dan User. Komersialiasi untuk GNSS adalah turunan dari layanan yang diberikan negara. Misalnya untuk pengendalian lalu lintas pesawat yang lebih optimal sehingga bisa menghemat bahan bakar, yang akan diuntungkan adalah operator penerbangan dan penumpang. Untuk mencapai tahapan komersialisasi tersebut, pemerintah perlu membangun lembaga khusus untuk mengoperasikan layanan satelit tersebut, seperti yang dilakukan di beberapa negara maju.

Berdasarkan hasil FGD dapat disimpulkan bahwa stakeholders merespon penyusunan RPP ini dengan baik. Adapun hal-hal yang patut diperhatikan dalam penyusunan kedepannya adalah 1) Peraturan ini harus dapat menumbuhkan sektor industri keantariksaan nasional, 2) Perlu adanya penataan kelembagaan seperti Badan Hukum mana yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan komersial, 3) Perlu adanya klasifikasi stakeholder mana yang memungkinkan terdampak, 4) Perlu adanya penetapan jenis insentif yang akan diberikan kepada swasta agar sektor industri dapat berkembang, 5) Agar peraturan ini dapat menciptakan iklim investasi industri keantariksaan.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2020 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL