Fokus Kajian

Berita



Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa
Penulis Berita : El Renova Ed. Siregar • Fotografer : Pusat KKPA • 23 Jun 2020 • Dibaca : 1500 x ,

Kegiatan FGD Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020. Pertemuan ini dilakukan secara online melalui aplikasi zoom meeting, yang diikuti oleh perwakilan dari beberapa satuan kerja di lingkungan LAPAN, para peneliti dan analis kebijakan Pusat KKPA, serta para nara sumber. Mengawali pertemuan ini, Dr. Robertus Heru Triharjanto, M.Sc. selaku moderator menyampaikan beberapa hal, antara lain: (a) kegiatan FGD RPP tentang Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa ini yang biasanya dilakukan dalam satu hari pertemuan, kali ini akan dibagi menjadi dua sesi karena diakukan secara online, agar masing2 bisa menjadi pertemuan ½ hari; (b) pada pertemuan kali ini ada tiga topik pembahasan : 1) status Naskah Urgensi RPP tentang Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa oleh Tim dari Pusat KKPA, 2) mengenai aspek hukum pembangunan Bandar Antariksa oleh Prof. Dr. Atip Latipulhayat dari FH UNPAD, 3) mengenai asuransi bagi program keantariksaan oleh bapak Mirza Azis dari MARSH.

Acara secara resmi dibuka oleh Dr. Rika Andiarti, Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa, yang adalah ketua tim pembuatan RPP yang merupakan amanat dari Undang-Undang Keantariksaan. Beliau menyampaikan bahwa terkait pembangunan bandar antariksa ini juga pernah disampaikan pada Menristek pada kunjungan pertamanya ke LAPAN, dimana Menristek sangat mendukung LAPAN dalam pembangunan bandar antariksa bandar antariksa internasional, yang akan mempunyai dampak politik dan ekonomi. Bandar Antariksa harus masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN), sehingga semua pihak di dalam negeri wajib mendukung. Fokus yang perlu dibahas yaitu dukungan regulasi agar semua pihak yang akan mendukung perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian bandar antariksa mempunyai legalitas. Disampaikan juga bahwa tujuan FGD adalah untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu diatur dalam pengoperasian bandar antariksa, kendala-kendala dalam tahapan perancangan RPP serta peluang apa saja yang perlu diindentifikasi.

Sdri. Runggu Prilia Ardes, S.H., LL.M., selaku perwakilan dari Pusat KKPA menyampaikan penjelasan terkait status Naskah Urgensi dan Draft RPP tentang Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa. Saat ini naskah urgensi sudah disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan ketentuan penyusunan naskah akademik. Berdasarkan poin-poin dalam sistematika tersebut, tim telah mengumpulkan elemen kunci pengaturan dalam Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa. Penyempurnaan elemen-elemen tersebut memerlukan masukan teknis dari berbagai keilmuan dan analisis peraturan nasional dan internasional. Adapun tantangan lain yang patut diantisipasi, antara lain politik, yakni mengenai keamanan teknologi guna-ganda dan adanya monopoli teknologi peluncuran, dimana hal tersebut berhubungan dengan RPP Penguasaan Teknologi Antariksa yang saat ini masih menunggu pengesahan; serta mengenai kerja sama melalui KPBU/konsorsium dan faktor keekonomiannya, yang terkait denggan RPP Kegiatan Komersial Keantariksaan yang juga tengah dirancang.

Paparan kedua disampaikan oleh Prof. Atip Latipulhayat dengan materi mengenai regulasi bandar antariksa. Pertama-tama Prof. Atip menyampaikan bahwa pengaturan ini dibuat untuk tujuan damai, sehingga dapat terjadi kerjasama dan bukan untuk klaim kedaulatan. Dalam menyusun RPP ini harus mencerminkan kepentingan-kepentingan kita sebagai negara yang memiliki sumber daya namun memiliki keterbatasan teknologi serta dapat membuka peluang kerja sama. Regulasi bandar antariksa mencakup 3 (tiga) aspek yaitu internasional, domestik dan kontrak. Dalam cakupan internasional terdapat berbagai peraturan internasional yang terkait antara lain Space Treaty 1967, Rescue Agreement 1968, Liability Convention 1972, dan lain-lain. Terkait dgn rezim internasional, Indonesia sudah meratifikasi 4 traktat keantariksaan. Aspek dalam cakupan internasional lainnya yaitu, envoys of humankind, tanggung jawab internasional, tanggung jawab non-governmental entities, regulasi domestik, dan registrasi. Regulasi yang akan disusun ini jangan menjadi penghambat pembangunan bandar antariksa dan harus menjadi satu bagian karena kita memiliki kelebihan sumber daya dan bagaimana agar teknologi bisa datang ke Indonesia.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh bapak Mirza Azis, yang mengawali paparannya denganmenjelaskan mengenai MARSH yang sudah terlibat sejak diluncurkannya satelit Palapa-A1. Cakupan organisasinya meliputi bidang konstruksi, risk management, dan business continuity management. Marsh space projects memberi konsultasi terkait asuransi keantariksaan diantaranya untuk peluncuran satelit, masa satelit diorbit, oeprasi di bandar antariksa, fase perakitan satelit, dan lain-lain. Secara umum asuransi keantariksaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu sebelum peluncuran, saat peluncuran, dan setelah peluncuran. Juga disampaikan materi mengenai Construction Insurance, dimana terdapat hal-hal yang berkaitan dengan asuransi pembangunan bandar antariksa, yaitu construction risk, contractual insurance obligations, core construction insurance program, non-core construction program, impact of insurance legislation, dan impact of multiple insured parties.

Pada fase diskusi, Deputi Teknologi menyampaikan bahwa terkait asuransi, harus sesuai dengan regulasi yang ada. Selama ini dalam pembangunan fisik di pemerintah tidak menggunakan asuransi karena sulit untuk masuk ke dalam APBN, bahkan ketika meluncurkan satelit kecil saja kesulitan, termasuk untuk asuransi personil kegiatan keantariksaan. Selanjutnya juga untuk bandar antariksa agar dapat diatur mengenai asuransi dengan melakukan harmonisasi aturan lain. Kapustekroket menambahkan bahwa selama ini LAPAN tidak menggunakan insurance padahal kegiatannya sangat bahaya dan hal ini harusnya masuk dalam sistem penganggaran. Mengenai asuransi ini, bapak Mirza Azis menjelaskan bahwa untuk pengadaan asuransi harus dilihat apakah resikonya perlu ditutup oleh asuransi atau bisa dengan self-covered. Hal ini dapat dilihat dari risiko peluncuran. Untuk satelit yang tidak terlalu besar dapat diterapkan self-covered, sehingga disiapkan anggara untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan (kecelakaan dll). Untuk peluncuran satelit yang cukup besar perlu dilakukan review apakah perlu asuransi atau ditanggung sendiri dari resiko yang terjadi.

Menaggapi pertanyaan peserta, Prof. Atip menyampaikan meski bahwa secara teleologis definisi bandar antariksa berada di darat, definisi tersebut adalah pengertian pada saat aturan dibuat. Jika teknologi yang berkembang membutuhkan agar definisi diperluas (untuk air launch atau sea launch misalnya), dapat dibuat annex, yakni tambahan ketentuan yang bersifat teknis dimana sifatnya tidak menambah aturan baru. Hal tersebut dilakukan misalnya di Chicago Convention, dimana definisi aircraft, sebelumnya tidak termasuk drone, maka dibuat amandemen sehingga drone termasuk di dalam definisi aircraft. Pada tiap pembuatan aturan harus antisipasi agar tidak membuat definisi yg tertutup. Maka penafsiran teknisnya harus dibuat dalam RPP sehingga tidak bertentangan.

Dari hasil pemaparan dan beberapa masukan serta diskusi di atas, Dr. Mardianis, menekankan kembali masukan dari Prof. Atip bahwa aturan yang dibuat jangan sampai menghambat. Harus ditemukan keseimbangan untuk menjamin keselamatan masyarakat dan menjaga agar perusahaan yang mengoperasikannya tidak mengalami kesulitan finansial. Hal ini akan terkait dengan aturan mengenai batas minimum tutupan asuransi yang akan diwajibkan dalam atura. Aturan serupa pada beberapa negara juga menetapkan bahwa jika terjadi klaim diatas tutupan asuransi yang ada, maka akan ditanggung oleh negara.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2020 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL