Fokus Kajian

Berita



National Space Legislation Initiative (NSLI) : Kajian mengenai Kebijakan Keantariksaan di negara-negara Asia
Penulis Berita : Cholifah Damayanti & Robertus Heru Triharjanto • Fotografer : Cholifah Damayanti • 29 Jun 2020 • Dibaca : 653 x ,

Pada Asia Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF) ke 26, untuk pertama kalinya diadakan Space Policy Practitioners Workshop. Salah satu hasil dari workshop tersebut adalah gagasan untuk membuat kajian tentang kebijakan keantariksaan di negara-negara anggota APRSAF, yang kemudian dinamakan forum National Space Legislation Initiative (NSLI). NSLI dibentuk untuk meningkatan kapasitas negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dalam menyusun dan mengimplementasikan regulasi nasional keantariksaannya, dan sesuai dengan konvensi internasional. Negara-negara yang telah berpartisipasi hingga saat ini adalah Australia (ASA), India (ISRO), Indonesia (LAPAN), Jepang (NSPS, JAXA, MoFA, MEXT), Korea Selatan (KARI), Malaysia (MYSA), Philippines (DOS, PhilSA, DFA), Thailand (GISTDA), dan Vietnam (MOST, Hanoi Law University). Hasil pembahasan grup studi ini akan dilaporkan pada sidang subkomite hukum United Nations Committee on The Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) tahun 2021. Salah satu narasumber dalam grup studi adalah Prof. Setsuko Aoki dari Keio University, yang adalah Chair on Legal Subcommittee of UNCOPUOS 2020-2021.

Forum tersebut melakukan pertemuan setiap bulan, sejak Maret 2020 melalui tele-conference. Sehingga, hingga saat saat ini telah dilakukan 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama membahas mengenai draf ToR (Terms of reference), penunjukkan Co-chairs, perkenalan logo NSLI, dan rencana awal untuk melakukan face-to-face meeting selama sidang sidang subkomite hukum UNCOPUOS, yang kemudian dibatalkan karena pandemi Covid-19. Pertemuan kedua berfokus kepada perbaikan ToR, dan membuat agenda rencana kerja untuk kegiatan selanjutnya, dimana disepakati untuk dilakukan pertemuan sebulan sekali. Pada pertemuan ketiga, setiap negara yang berpartisipasi mempresentasikan mengenai kegiatan-kegiatan keantariksaannya, status keanggotaan Negara di organisasi keantariksaan internasional (UNCOPUOS), dan status ratifikasi dari 5 perjanjian keantariksaan internasional. Pertemuan keempat, yang baru saja dilakukan pada tanggal 25 Juni 2020, para negara partisipan mempresentasikan informasi mengenai regulasi keantariksaan khususnya terhadap regulasi penginderaan jauh, regulasi kegiatan komersial keantariksaan, regulasi alokasi gelombang radio dan juga regulasi export control.

Pembelajaran yang didapat NSLI hingga saat ini dibagi menjadi 3 bagian yakni mengenai aggota grup yang sudah mampu antariksa (space faring), anggota grup yang tengah berupaya untuk menjadi mampu antariksa (emerging space countries), dan aggota grup yang belum mampu dalam kegiatan keantariksaan (non-space faring nations).

Pada bagian pertama adalah India dan Jepang. Di India, seluruh spektrum kegiatan keantariksaan (telekomunikasi, penginderaan jauh, navigasi, sains, peluncuran, situational awareness, dan utilisasi data) dilakukan oleh pemerintah. Hingga saat ini, pihak non-pemerintah (swasta dan akademik) India hanya berperan di utilisasi data dan satelit mikro. Di Jepang pihak non-pemerintah berperan di hampir semua spektrum kegiatan keantariksaan, kecuali mengoperasikan satelit meteorologi dan navigasi. Juga pemerintah membuat program yang mendorong lebih banyak keterlibatan swasta dalam kegiatan keantariksaan.

Dari segi organisasi pemerintah, di India berdasarkan peraturan pemerintah tahun 1961, didikan Kementerian Keantariksaan, yang membuat kebijakan mengenai kegiatan keantariksan, dan berada dibawah Perdana Menteri. Di Jepang, kebijakan mengenai kegiatan keantariksaan dirumuskan oleh Sekretariat Kabinet, dimana forum tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan dan Ristek, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, dan Kementerian Ekonomi, Industri, dan Perdagangan.

Emerging Space Countries dari grup NSLI adalah Korea, Indonesia, Australia, Malaysia, Filipina Vietnam, dan Thailand. Yang sama dari seluruh negara tersebut adalah mengembangkan teknologi satelit. Sementara, hanya Indonesia, Australia, dan Vietnam yang mengembangkan teknologi roket. Kecuali Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, penyelenggara satelit telekomunikasinya adalah pemerintah dan juga swasta. Di Indonesia dan Malaysia hanya swasta, dan di Vietnam hanya pemerintah. Untuk satelit penginderaan jauh, kecuali Australia dan Thailand, hanya diselenggarakan oleh pemerintah, dan pihak swasta hanya berperan pada penggunaan data.

Kebijakan mengenai kegiatan keantariksaan di Australia dilakukan oleh Kementerian Industri, Sains, Energi, dan Sumberdaya Alam. Sementara, di Korea kebijakan tersebut adalah wewenang Kementrian Sains dan TIK. Di Malaysia kebijakan antariksa diemban oleh Kementerian Sains dan Lingkungan Hidup, Kementerian Komunikasi, dan Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional, dan di Thailad diemban oleh Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital, dan Kementerian Pertahanan.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2020 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL