Focus of Studies

News



Focus Group Discussion RPP Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Komersial Keantariksaan
News Writter : El Renova Ed. Siregar & Robertus Heru Triharjanto • Photographers : Pusat KKPA • 26 Sep 2020 • Read : 475 x ,

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) RPP Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Komersial ini diselenggarakan pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020. Pertemuan ini dilakukan secara online melalui aplikasi zoom meeting, yang diikuti oleh perwakilan dari beberapa satuan kerja di lingkungan LAPAN, para peneliti dan analis kebijakan Pusat KKPA, serta para nara sumber. Kegiatan ini dibuka oleh Sestama LAPAN, Prof. Dr. Ir. Erna Sri Adiningsih M.Si, dengan menyampaikan bahwa lingkup kegiatan yang diatur di Undang-Undang Keantariksaan yaitu penguasaan sains, penyelenggaraan penginderaan jauh, dan peguasaan teknologi keantariksaan, yang saat ini juga sudah ada disiapkan RPP-nya dimana sedang proses PAK. Selain itu juga diatur tentang kegiatan komersial keantariksaan ada Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 84, yang menjadi dasar RPP yang tengah masuk tahap naskah akademik ini. Yang tengah disusun adalah peraturan yang akan mendorong kegiatan komersial keantariksaan, yang juga bertujuan untuk kemandirian.

Selanjutnya Dr. Robertus Heru Triharjanto, M.Sc., yang berlaku sebagai moderator dalam kegiatan ini mengarahkan peserta rapat ke dalam sesi pemaparan. Narasumber luar yang memberikan pemaparan adalah dari Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) KOMINFO, Antarexxa Space Global (srat-up di bidang keantariksaan), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengawali sesi pemaparan, kelompok penelitian bidang hukum dan perundang-undangan Pusat KKPA LAPAN, menyampaikan progress penyusunan Naskah Urgensi RPP Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Komersial Keantariksaan, yang dalam hal ini diwakili oleh Nessia Marga Letta, S.H., dan Runggu Prilia Ardes, S.H., L.LM. Saat ini, status penyusunan Naskah Urgensi sudah mencapai 75%. Pengertian komersial, pada intinya adalah untuk menghasilkan keuntungan. Fokusnya adalah semua kegiatan keantariksaan yang menghasilkan keuntungan akan diatur dalam PP ini. Ruang lingkup dari kegiatan keantariksaan itu sendiri yaitu dari stasiun bumi, wahana peluncur, satelit, dan aplikasinya. Segmen satelit termasuk untuk telekomunikasi, penginderaan jauh, navigasi, international space station, dan segmen aplikasi termasuk wisata antariksa, space mining, in orbit servicing, dan lain-lain.

Pemaparan materi pertama disampaikan oleh Ir. Anang Achmad Latif, M.Sc yang merupakan Direktur Utama BAKTI. Dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan komersial keantariksaan, beliau memaparkan beberapa hal berdasarkan apa yang dikerjakan oleh BAKTI dalam melaksanakan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) satelit Multifungsi. Proyek tersebut didesain oleh kemenkominfo pada tahun 2017, dimana satelit yang akan diluncurkan pada tahun 2023 tersebut akan mempunyai umur 15 tahun dan kapasitas komunikasi 150 GB. Proyek KPBU ini pada esensinya adalah bagaimana bisa menghadirkan investor untuk pengadaan satelit, sehingga pemerintah hanya memberikan kontrak yang dibayar tiap tahun atas kapasitas telekomunikasi tersebut. Mengenai materi RPP, disampaikan bahwa perlu ada aturan yang jelas untuk meyakinkan investor di industri keantariksaan, karena mereka sangat kuatir terhadap ketidakpastian yang bisa menghambat terhadap pengembalian investasi tersebut.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Melanie Camaro, B.A. selaku Founder Star-up Antarexxa Space Global. Disampaikan bahwa Space Economy memang ini sangat luas akan menjadi trend di masa depan, namun di Indonesia masih sangat jauh implementasinya, salah satunya karena sulinya mendapatkan informasi tentang dampak ekonomi dan peraturan2 yang diperlukan investor. Beliau berharap ini bisa menjadi masukan dalam RPP, dimana pengaturan yang akan dibuat menjadi fasilitas dan bukan menghambat, kegiatan komersial keantariksaan.

Selanjutnya pada pemaparan oleh naras umber yang terakhir disampaikan oleh Ir. Yuliot, M.M. yang merupakan Plt Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, BKPM. Disampaikan mengenai potensi investasi keantariksaan secara global, yang berdasarkan studi yang dilakukan oleh Morgan Stanley, pada tahun 2019 keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan keantariksaan mencapai 395 milyar USD. Trend tersebut diprediksikan terus naik hingga tahun 2040. Dalam pengembangan teknologi keantariksaan ada peran pemerintah, ada peran bisnis juga ada inventor teknologi, sehingga RPP ini harus dapat menciptakan sinergi. Dasar kebijakan yang akan diambil perlu ditujukan untuk membentuk pasar teknologi dan aplikasi antariksa di masa depan. RPP diharapkan bisa mendorong industri yang sudah mapan untuk mengadopsi model bisnis produksi berkualitas tinggi dan beresiko tinggi, karena adanya desain sistemik untuk penanganan resiko.

Diskusi menyimpulkan bahww pemerintah perlu menaungi dalam membuat pengaturan yang menjadi payung untuk setiap kegiatan yang beresiko tinggi, dan perlu ada perluasan insentif di industri keantariksaan untuk mendorong investasi. Penyusunan RPP ini adalah untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di kegiatan komersial keantariksaan, baik yang sudah mulai berjalan maupun rencana ke depan. Juga untuk menjamin kepatuhan pada perjanjian internasional yang sudah Indonesia sepakati. Juga disimpulkan bahwa potensi nilai keekonomian Indonesia memungkinkan untuk dapat secara mandiri melakukan kegiatan keantariksaan yang menghasilkan keuntungan.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2020 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL