Focus of Studies

News



Kontribusi Pusat KKPA pada Webinar Teknologi Roket: Seri Webinar Kerja Sama Pustekroket LAPAN dengan Universitas Pertahanan
News Writter : Cholifah Damayanti • Photographers : Cholifah Damayanti • 29 Sep 2020 • Read : 1715 x ,

Pada tanggal 22 September 2020, Pusat Teknologi Roket LAPAN mengadakan Webinar Teknologi Roket: Seri Webinar Kerja Sama Pustekroket LAPAN dengan Universitas Pertahanan. Webinar ini di buka oleh Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin dan sambutan sekaligus pembicara kunci oleh Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Oktavian. Webinar kali ini dimoderatori oleh Kepala Pusat Teknologi Roket Ibu Lilis Mariani. M.Eng. Salah satu Peneliti Madya dari Pusat KKPA, Dr. Mardianis, SH, MH menjadi pembicara pada webinar ini. Beliau memamaparkan tentang Penyiapan Regulasi untuk Pengembangan dan Operasi Roket Peluncur.

Pertama adalah mengenai kebijakan dan regulasi. Kebijakan merupakan suatu rencana atau tindakan, yang berasal dari pemerintah, partai politik, atau pebisnis, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi dan menentukan keputusan dan tindakan. Regulasi adalah ketetapan yang disahkan oleh Undang-undang, yang salah salah satu tujuannya adalah melaksanakan kebijakan tersebut. Secara ilmiah regulasi sangat unik, karena tidak ada yang sama di seluruh dunia, termasuk di bidang penerbangan dan antariksa. Pada bidang penerbangan yang memiliki standard internasional (ICAO-IATA) diimplementasikan dengan cara berbeda oleh negara-negara. Sedangkan untuk bidang antariksa tidak ada standard internasional, hanya ada pengaturan domestik negara tertentu khususnya negara peluncur. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur-unsur: (i) merupakan peraturan tertulis; (ii) memuat norma hukum yang mengikat secara umum; (iii) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; dan (iv) disusun melalui prosedur tertentu yang telah ditentukan. Ada tiga hal pokok yang membedakan hubungan antara regulasi dan kebijakan yaitu untuk regulasi selalu terkait dengan pembentukan, implementasi dan penegakan, sedangkan untuk kebijakan terkait dengan pembuatan kebijakan, tujuan dan evaluasi.

Roket peluncur merupakan pendahulu dari semua kegiatan antariksa, dan tanpa roket tidak pernah ada kegiatan antariksa. Roket memiliki sifat teknologi guna ganda (militer dan sipil) dan termasuk kategori senjata pemusnah masal. Negara yang mengembangkan/mengejar roket peluncur akan selalu dicurigai oleh negara maju (Space Faring) sebagai negara yang berkeinginan mengembangkan senjata pemusnah masal. Sampai saat ini hanya 12 negara yang menguasai teknologi ini secara independen, dan hanya 8 negara yang mampu meluncurkan satelit sendiri, serta hanya 6 negara yang bersaing dalam peluncuran komersial. Dari sisi komersial, business plan peluncuran roket cukup kompleks karena berisiko kegiatan yang saat ini tinggi (7% kegagalan di tahun 2012-2015). Sehingga, pada umumnya, awal pengembangan roket disubsidi pemerintah. Dimana negara mengejar teknologi ini tidak semata memperhitungkan kapan biaya investasinya kembali (secara ekonomi), tapi juga mempunyai agenda kepentingan nasional lainnya. Dimasa depan Roket Peluncur (komersil) tidak hanya untuk peluncuran satelit, tapi berkembang menjadi alat transportasi manusia/muatan seperti pesawat udara yang disebut Transportasi Dirgantara.

Roket peluncur bagi suatu negara adalah untuk (i) menunjukkan kemampuan bangsa tersebut bersinergi; (ii) menguasai teknologi strategis yg bersifat eksklusif yang selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk mempertinggi kemakmuran bangsa; (iii) memperkuat format sistem pertahanan negara; (iv) meningkatkan kemampuan diplomasi sebuah negara pergaulan internasional; dan (v) menghidupkan industri-industri pendukungnya (spin-in dan spin-off).

Secara hukum, roket yang dikembangkan untuk melundurkan satelit dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu (i) vertical take-off dan vertical landing; (ii) vertical take-off dan horizontal landing; dan (iii) horizontal take-off dan horizontal landing. Roket-roket tersebut nuansa kedepannya adalah roket untuk transportasi antar benua dan ke ISS. Data tahun 2017, dari 90 jenis roket peluncur (ELV) seperti yang dikembangkan, hanya 21 jenis yang komersial. Beberapa dari roket tersebut masih tahap R&D (belum operasional), sehingga bisa menjadi peluang untuk kerjasama bagi Indonesia. Terdapat 6 jenis ELV di Amerika Serikat, diantaranya dioperasikan oleh Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK, SpaceX, dan ULA. Wahana peluncur lainnya yang sedang dikembangkan adalah Cab-3A CubeCab, Firefly Aerospace Alpha, DARPA XS-1. Ada 17 ELV di luar Amerika Serikat yaitu: Angara, Ariane 5, GSLV, LVM3, H-IIA / B, Kuaizhou 1 / 1A dan 11, LandSpace 1, Long March 2D, Long March 3A, Long March 3, Long March 5, Long March 6, Long March 11, Proton M, PSLV, Soyuz 2, dan Vega.

Salah satu elemen dari bisnis peluncuran adalah lokasi untuk meluncurkan roket atau Bandar Antariksa. Masing-masing roket peluncur mempunyai karateristik tempat peluncuran sendiri. Contohnya di Korou, bandar antariksa milik Perancis, ada 3 jenis launch pad, untuk Ariane 6, Vega, dan Soyuz (milik Rusia). Sampai saat ini, tidak ada aturan internasional mengenai manajemen keselamatan peluncuran, yang ada hanya aturan masing-masing negara peluncur. Sementara untuk kerjasama antar negara di bidang peroketan, terdapat rezim-rezim pembatasan seperti MTCR, WA, NSG dan Australia Group yang menyulitkan.

Terdapat 5 perjanjian internasional keantariksaan yaitu Outer Space Treaty 1967, Rescue Agreement 1968, Liability Convention 1972, Registration Convention 1975 dan Moon Agreement 1979, yang memiliki ketentuan bahwa negara peluncur bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh wahana antariksa tersebut. Pada awalnya terdapat pelarangan penggunaan bahan nuklir di wahana antariksa. Namun, di tahun 2009 larangan ini dianulir karena pertimbangan bahwa tanpa nuklir tidak akan ada misi explorasi “deep space”, seperti ke Mars atau planet/asteroid lainnya yang memerlukan energi besar.

Di ICAO, sudah terjadi pembahasan mengenai transportasi antariksa sejak tahun 2004 setelah Chalanger meledak. Aspek-aspek terkait transportasi antariksa antara lain adalah yurisdiksi dan kontrol, keselamatan, asuransi, dan debris. Terdapat usulan untuk membuat tambahan Annex ICAO convention untuk space transportation.

Indonesia tengah memformulasikan regulasi mengenai pengoperasian wahana peluncur satelit dari wilayah Indonesia. Hingga saat ini, tim telah mengumpulkan elemen kunci pengaturan dalam pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa. Penyempurnaan elemen-elemen tersebut memerlukan masukan teknis dari berbagai keilmuan terkait alternatif dan pilihan yang diambil dan analisis pemenuhan peraturan nasional dan internasional yang spesifik untuk peluncuran/transporasi antariksa.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2020 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL