Fokus Kajian

Berita



Partisipasi Indonesia dalam Sidang PBB Subkomite Hukum Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai 2021
Penulis Berita : Melissa Kusumanto • Fotografer : Melissa Kusumanto • 21 Jun 2021 • Dibaca : 268 x ,

Pada tanggal 31 Mei hingga 11 Juni 2021 United Nation Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) menyelenggarakan Sidang Subkomite Hukum ke-60 (Legal Subcommitee. Sidang dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) setelah pada tahun sebelumnya sidang terebut disepakati untuk ditunda karena adanya pandemi Covid-19. Sidang Legal Sub Committee (LSC) sendiri merupakan pertemuan antar negara-negara, Organisasi Internasional (OI) dan aktor lainnya yang bertujuan untuk saling tukar menukar informasi dan membahas mengenai aspek hukum terkait dengan kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa.

Sidang pada tahun ini dipimpin oleh Prof. Setsuko Aoki dari Jepang dan dihadiri oleh negara anggota dan observer yang terdiri dari negara, entitas, OI, dan NGO. Adapun Delegasi RI pada STSC ke-58 terdiri dari perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, LAPAN, KBRI/PTRI Wina dan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.

Sidang yang berlangsung selama dua minggu ini, membahas beberapa mata agenda antara lain :
• Information on the activities of international intergovernmental and non-governmental organizations relating to space law, Status and application of the five United Nations treaties on outer space, Matters relating to: (a) The definition and delimitation of outer space; (b) The character and utilization of the geostationary orbit, including consideration of ways and means to ensure the rational and equitable use of the geostationary orbit without prejudice to the role of the International Telecommunication Union;
• National legislation relevant to the peaceful exploration and use of outer space;
• Capacity-building in space law;
• Future role and method of work of the Committee;
• General exchange of information and views on legal mechanisms relating to space debris mitigation and remediation measures, taking into account the work of the Scientific and Technical Subcommittee;
• General exchange of information on non-legally binding United Nations instruments on outer space.

Sehubungan dengan hal tersebut mata agenda yang menjadi prioritas utama Indonesia adalah mengenai isu definisi dan delimitasi antariksa, dan juga pengaturan pemanfaatan GSO. Namun demikian Indonesia juga turut aktif dalam memberikan statement hampir pada seluruh mata agenda lainnya sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

Pada mata agenda mengenai definisi dan delimitasi antariksa, sikap Indonesia tetap seperti pada sidang-sidang sebelumnya yaitu isu definisi dan delimitasi antariksa merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia karena isu ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan keselamatan dan keamanan kedaulatan wilayah Indonesia. Indonesia juga telah mengukuhkan delimitasi antariksa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa batas antariksa dimulai dari 100 hingga 110 km diatas permukaan laut, di mana batas ini ditentukan berdasarkan aspek-aspek yang komprehensif. Pandangan negara lain dalam mata agenda ini juga beragam, beberapa negara menyatakan pentingnya penentuan definisi dan delimitasi antariksa, dan negara lainnya kontra akan pandangan tersebut. Salah satu negara yang juga berpandangan seperti Indonesia bahwa definisi dan delimitasi antariksa perlu ditentukan adalah Israel. Sebagai negara anggota baru pada UNCOPUOS dan tengah menyiapkan pengaturan antariksa nasionalnya, Israel menyatakan bahwa saat ini negaranya berniat untuk membahas isu batas ketinggian antariksa pada 100 km di atas permukaan laut sebagai batas wilayah antariksa pada pengaturan nasionalnya.

Dalam mata agenda yang membahas mengenai GSO, Indonesia memberikan statement yang lebih detail dan komprehensif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara garis besar Indonesia tetap berpandangan bahwa GSO harus dipertimbangkan sebagai area dan bagian khusus dari antariksa yang memerlukan tata kelola teknis dan hukum tertentu. Oleh karena itu, Indonesia berpendapat bahwa pemanfaatan GSO perlu diatur oleh rezim sui generis.

Indonesia mengusulkan agar rezim sui generis harus menguraikan prinsip-prinsip hukum tertentu mengenai pemanfaatan GSO, seperti akses yang adil, kebebasan penggunaan, non-apropriasi dan penggunaan damai secara eksklusif. Penjabaran hukum tersebut mencerminkan suatu rezim hukum yang komprehensif yang selanjutnya akan diimplementasikan dalam bentuk regulasi teknis dalam kerangka ITU. Dengan demikian, asas-asas hukum tersebut saling melengkapi dan mendukung kerja ITU.

Rezim hukum yang komprehensif sebagai penjabaran dari rezim Sui generis akan berfungsi untuk mencapai tujuan sebagai berikut: (1) Menjamin pemerataan akses bagi semua negara, khususnya negara berkembang dan negara dengan situasi geografis tertentu dan pendatang baru; (2) Menjamin pemanfaatan yang adil dan teratur; (3) Menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan; (4) Untuk melindungi hak-hak pengguna yang sah; (5) Untuk memastikan penggunaan yang rasional dan efisien; (6) Penyempurnaan regulasi tentang prosedur akses; (7) Mencegah penyalahgunaan prosedur pendaftaran dan perolehan hak; (8) Untuk mencegah interferensi berbahaya di antara pengguna. Indonesia juga berpandangan bahwa pembahasan mengenai GSO harus tetap dibahas dalam Subkomite Hukum dan mengeksplorasi lebih lanjut rekomendasi mengenai sui generis regime kepada ITU.

Selain pembahasan mata agenda di atas, pada sidang tersebut juga dilaksanakan pertemuan Working Group on the “Space2030” Agenda of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space yang berlangsung saat plenary meeting dan konsultasi informal. Pertemuan ini diketuai oleh Mu’ammar Kamel Haddadin dari Yordania, dan dilaksanakan untuk membahas draft Working Paper berjudul “Space2030 agenda and implementation plan”. Pertemuan tersebut membuahkan progress pada pembahasan draft tersebut yang selanjutnya akan diserahkan kepada Komite UNCOPUOS pada Sesi ke-64.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2021 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL