Fokus Kajian

Berita



Kegiatan Diskusi dan Konsultasi Pembahasan draft RPP tentang Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa
Penulis Berita : Ida Ayu Tita Rahmawidiani • Fotografer : Ida Ayu Tita Rahmawidiani • 24 Jun 2021 • Dibaca : 1018 x ,

Untuk dapat merumuskan suatu kebijakan di bidang keantariksaan yang baik dan dapat dilaksanakan (applicable), maka diperlukan banyak diskusi dan konsultasi kepada beberapa pihak, baik stakeholder yang akan terlibat maupun kepada para akademisi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Oleh karena itu, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 Pusat KKPA telah melaksanakan diskusi dan konsultasi untuk membahas draft RPP tentang Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa (“RPP Bandar Antariksa”) dengan beberapa akademisi dari beberapa universitas.

Kegiatan diskusi dan konsultasi ini diisi oleh beberapa pembicara yaitu Prof. An An Chandrawulan, S.H., LL.M dan Dr. Prita Amalia, S.H., M.H. yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran serta Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., MLI yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Baik Prof. An An dan ibu Prita masing-masing memaparkan komentarnya terhadap draft RPP Bandar Antariksa dari perspektif hukum bisnis internasional, sedangkan ibu Yetty menyampaikan komentarnya terhadap draft RPP Bandar Antariksa dari persepektif hukum perusahaan. Selain para pembicara diatas, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Pusat KKPA dan juga peneliti dan analis kebijakan dari Pusat KKPA.

Acara diskusi dan konsultasi ini di buka oleh Kepala Kelompok Penelitian 2 (kajian perundang-undangan penerbangan dan antariksa), yaitu Bapak Dr. Mardianis S,H., M.H. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai garis besar isi dari draft RPP Bandar Antariksa yang disampaikan oleh ibu Runggu Prilia Ardes, S.H, L.LM selaku ketua Tim Naskah Urgensi RPP Bandar Antariksa antara lain mencakup pembangunan bandar antariksa, pengoperasian bandar antariksa, perizinan, tanggung jawab, ganti rugi, asuransi, kerjasama, supervisi dan koordinasi, pendanaan, serta sanksi administratif.

Pembicara pertama yaitu Prof. An An menyampaikan bahwa hampir semua bagian dari RPP Bandar Antariksa ini terkait dengan hukum bisnis internasional mulai dari kerjasama pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa, asuransi, infrastruktur, pendanaan dan sebagainya. Beliau juga menyampaikan bahwa yang paling penting dari perspektif hukum bisnis internasional adalah terkait dengan kontrak internasional yang nantinya akan dibuat oleh Indonesia dengan pihak swasta ataupun asing. Dalam menyusun suatu kontrak internasional pada dasarnya semua kembali kepada keputusan dan persertujuan dari pihak-pihak yang membuatnya (freedom of contract) namun dalam pembuatannya kita dapat mengacu ke berbagai perjanjian internasional seperti UNIDROIT Principle of International Commercial Contract, Contract for International Sales of Goods (CISG) ataupun WIPO Convention jika terkait dengan HAKI. Satu hal yang harus ditekankan dalam menyusun kontrak tersebut adalah bagaimana menjamin kepentingan nasional bukan hanya kepentingan swasta dan/atau asing. Oleh karena itu, Prof. An An merekomendasikan agar Indonesia menggunakan jasa lawyer yang ahli dalam bidang hukum kontrak internasional dan juga ahli dalam negosiasi untuk dapat menyusun kontrak kerja sama Indonesia dengan stakeholder lainnya yang mampu mengamankan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Pembicara kedua yaitu ibu Prita juga menyampaikan pandangannya terhadap RPP Bandar Antariksa dari perspektif hukum bisnis internasional. Pada kesempatan kali ini ibu Prita lebih menekankan pada aspek KPBU dari skema kerja sama yang diatur dalam draft RPP Bandar Antariksa. Jika memang skema KPBU ingin dilaksanakan maka LAPAN perlu mempertimbangkan lebih jauh beberapa hal seperti siapa yang dapat menjadi Penanggung Jawab Projek Kerjasamanya (PJPK). Apabila LAPAN akan menjadi PJPK, perlu dibahas juga sejauh mana LAPAN sebagai suatu lembaga penelitian dapat/mampu berdiri sebagai PJPK. Untuk dapat menarik investor, perlu juga dipikirkan bagaimana skema pengembalian investasinya. Untuk dapat menentukan aspek-aspek terkait dari KPBU Bandar Antariksa, LAPAN dapat mencontoh skema KPBU bandar udara yang memiliki karakteristik yang mirip dengan bandar antariksa. Ibu Prita juga merekomendasikan agar LAPAN mulai menghubungi dan melakukan penjajakan dengan Indonesian Investment Authority (INA) untuk mencari investasi.

Pembicara ketiga yaitu ibu Yetty memberikan masukannya terhadap draft RPP bandar antariksa dari perspektif hukum perusahaan. Beliau menyampaikan bahwa pada dasarnya aspek komersial, perusahaan, dan investasi merupakan suatu kesatuan. Beliau juga mengklarifikasi maksud dari beberapa kata-kata yang kurang konsisten dalam draft RPP Bandar Antariksa seperti penggunaaan kata kerja sama dan kemitraan. Kemudian, terkait dengan kata “Asing” yang ada dalam RPP Bandar Antariksa, ibu Yetty menyarankan untuk diganti dengan kata “Pihak Asing” untuk menyamakan dengan istilah yang digunakan dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Beliau juga mengklarifikasi arti kata Asing di draft RPP ini apakah mengacu pada badan hukum, bukan badan hukum atau bisa keduanya. Ibu Yetty juga menekankan bahwa apabila LAPAN akan melakukan kerja sama dengan perusahaan untuk tujuan komersial dengan cara mendirikan Perusahaan Terbatas (PT) maka LAPAN harus memperhatikan juga status hukumnya karena PT hanya dapat didirikan oleh perseorangan atau badan hukum. Perlu dipastikan apakah LAPAN sebagai lembaga pemerintahan berstatus badan hukum. Apabila tidak berstatus badan hukum maka lembaga pemerintah diatasnya (misalnya BRIN) yang dapat mendirikan PT dengan pihak swasta atau asing.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Kontak kami :
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa - Lapan
Jl. Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta 10330 Telp. (021) 31927982 Fax. (021) 31922633



© 2021 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL